TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Suhardi Alius membantah konflik yang terjadi antara TNI dan polisi di Ogan Komering Ulu (OKU), Baturaja, Sumatera Selatan, disebabkan kecemburuan ekonomi. "Rasanya tidak," kata Suhardi di Jakarta, Senin, 11 Maret 2013.
Menurut Suhardi, selama ini hubungan TNI dan polisi di OKU tak ada masalah. Soal ekonomi, TNI malah mendapat tambahan gaji yang lebih besar dari polisi. "Hubungan selama ini juga baik, bahkan remunerasi lebih besar," ujar dia.
Sebelumnya, guru besar sosiologi agama Universitas Islam Negeri Jakarta Azyumardi Azra mengatakan, konflik yang melibatkan anggota kepolisian dan TNI terjadi lantaran adanya masalah yang tidak terselesaikan pada masa sebelumnya. "Menyangkut kepincangan posisi dan kepincangan sosial-ekonomi antara Polri dan TNI," kata Azyumardi pada Ahad lalu.
Dia mencontohkan, tidak banyak orang yang mengenal nama pimpinan di jajaran TNI saat ini. Sebaliknya, hampir semua orang mengetahui petinggi Polri. Kepincangan itu mempengaruhi kehidupan ekonomi dua aparat penegak hukum itu. Apalagi, proyek-proyek besar dalam hal keamanan dan penegakan hukum sekarang ini berada di tangan Polri. "Sementara TNI dikembalikan ke barak."
NUR ALFIYAH
Berita lainnya:
Duit Suap Djoko untuk DPR Diberikan di Parkiran
Dukungan Polri di Bawah Kemendagri Meluas
Penghafal Al Quran Bisa Masuk Fakultas Kedokteran
Bibit Waluyo Sindir Jokowi
3 Nama yang Layak Gantikan Anas Urbaningrum
Berita terkait
Inilah 5 Kapolri dengan Masa Jabatan Terlama
3 jam lalu
Wacana memperpanjang batas maksimal usai pensiun anggota Polri membuka peluang masa jabatan Kapolri jadi lebih lama.
Baca SelengkapnyaKorban Begal hingga Jari Putus Direkrut Kapolri Jadi Casis Bintara Polri, Satrio: Saya Ingin Memberantas Kejahatan
6 jam lalu
Casis bintara Polri Satrio Mukhti berharap, tidak ada korban begal lain seperti dirinya.
Baca SelengkapnyaPolda Jabar Sebar Data 3 DPO Diduga Pembunuh Vina, Ini Aturan Penetapan Daftar Pencarian Orang
6 jam lalu
Polda Jabar telah sebarkan data DPO 3 orang diduga pelaku pembunuh Vina. Ketahui aturan penetapan daftar pencarian orang.
Baca SelengkapnyaAmankan World Water Forum Di Bali, Ditpolairud Polda Bali Kerahkan 2 Kapal dan 3 Helikopter
9 jam lalu
Ditpolairud Polda Bali kini melakukan pengamanan KTT World Water Forum ke-10 di Bali, kerahkan 2 kapal dan 3 helikopter.
Baca SelengkapnyaWacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat
22 jam lalu
Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.
Baca SelengkapnyaKetua KIP: BIN Tak Perlu Keterbukaan Informasi Publik
1 hari lalu
Badan Intelijen Negara atau BIN tak perlu melakukan keterbukaan informasi publik. Alasannya, BIN merupakan lembaga intelijen.
Baca SelengkapnyaTerkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik
2 hari lalu
Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.
Baca SelengkapnyaWakapolda Aceh Armia Fahmi Daftar Jadi Kader Partai Aceh, Niat Maju Pilkada 2024 untuk Calon Bupati Aceh Tamiang
2 hari lalu
Usai pensiun sebagai Wakapolda Aceh, Armia Fahmi akan aktif sebagai kader Partai Aceh. Bahkan, ia akan maju sebagai calon Bupati Aceh Tamiang.
Baca SelengkapnyaDPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya
2 hari lalu
Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.
Baca SelengkapnyaBegini Modus Penyelundupan Benih Lobster dari Pengemasan hingga Pengiriman
2 hari lalu
Sindikat penjual benur atau benih lobster ilegal memiliki cara khusus dalam penyelundupan benur ke luar negeri.
Baca Selengkapnya