Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) didampingi Wapres Boediono (kedua kanan) dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad (kedua kiri) berjalan bersama sebelum acara penandatanganan nota kesepakatan Rencana Aksi Bersama tentang Reformasi Tata Kelola Sektor Kehutanan di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/3). ANTARA/Prasetyo Utomo
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menilai Kementerian Kehutanan belum bekerja maksimal dalam mengelola dan menjaga sumber daya hutan di Indonesia. Penilaian itu berdasarkan hasil pemantauan KPK sejak 2011 lalu.
"Akibat tak maksimalnya kerja Kementerian Kehutanan, kehidupan masyarakat di 31 ribu desa yang sebagian besar menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan terganggu," kata Abraham, Senin 11 Maret 2013.
"Selain itu komitmen nasional untuk membantu pengurangan emisi hingga 41 persen juga terpengaruh," kata Abraham lagi, dalam rilis KPK soal penandatanganan nota kesepakatan rencana aksi bersama tentang percepatan pengukuhan kawasan hutan Indonesia, Senin 11 Maret 2013.
Kegiatan yang berlangsung di Istana Merdeka hari ini melibatkan 12 kementerian dan lembaga. Mereka semua sepakat bersinergi dan saling mendukung dalam mengatasi permasalahan perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan. "Penyelesaiannya bersifat terintegrasi dan perlu didukung seara sinergi oleh seluruh elemen Kementerian serta Lembaga," ujar Abraham.
Menurut Abraham, permasalahan mendasar terkait pengelolaan hutan ada pada harmonisasi regulasi dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam, inisiatif percepatan pengukuhan kawasan hutan yang berkepastian dan berkeadilan, resolusi konflik agraria yang didasari pada prinsip keadilan, serta penghormatan hak asasi manusia atas kawasan hutan.
Abraham menilai konflik sosial akibat perebutan wilayah dan sengketa lahan akan terus terjadi dari tahun ke tahun. Pasalnya, akar masalah dari sengketa ini adalah ketegangan antara kawasan hutan dan non hutan, dalam menyediakan lahan untuk pertumbuhan jumlah penduduk.
Sisa wilayah darat non kawasan hutan, kata Abraham, tidak cukup untuk mengakomodasi kebutuhan sektor-sektor lain. Karena itu, peluang tumpang tindihnya kawasan kehutanan dengan sektor-sektor non kehutanan sangat besar.
