TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin mencurahkan isi hatinya ihwal revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ia mengeluhkan minimnya pemberitaan revisi rancangan undang-undang tersebut.
"Kenapa satu RUU yang begitu monumental, yang begitu strategis, kok, tidak sepotong kata pun yang muncul," kata Amir di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 7 Maret 2013.
Padahal, ia melanjutkan, Dewan Perwakilan Rakyat sudah menerima usulan pemerintah untuk merevisi dua beleid itu. "Tapi, yang turun foto saya di situ, tanpa ada cerita masalah KUHAP dan KUHP," ujar Amir, sambil tertawa.
Menurut Amir, revisi KUHAP dan KUHP sangat penting lantaran baru disampaikan pemerintah kepada Dewan setelah 49 tahun. "Kemudian, KUHAP kita banyak sekali perubahan," ujar politikus Partai Demokrat ini. Ia pun mempersilakan publik memberikan masukan revisi itu. Revisi ini bisa diakses di situs Kementerian Hukum dan HAM.
Kemarin, Dewan telah menyetujui usulan pemerintah untuk merevisi KUHAP dan KUHP. Dalam rapat kerja dengan Kementerian Hukum dan HAM, Rabu, 6 Maret 2013, seluruh fraksi yang hadir sepakat untuk melanjutkan pembahasan dua beleid ini ke tahap selanjutnya.
PRIHANDOKO
Baca juga:
Jokowi Pun Dibuat Iri Warga Rusun Marunda
Anas: Saya Tak Pernah Mundur dari Ketua Umum
'Bisnis Mari Bergaul' yang Membuat Anas Tajir
Pelaku Mutilasi di Tol Suami Sendiri
Berita terkait
Kementerian Kehakiman Amerika Serikat Utus Pejabat Spesialis Kecerdasan Buatan
23 Februari 2024
Mengantisipasi potensi dampak kecerdasan buatan terhadap penegakan hukum, Kementerian Kehakiman AS tunjuk pejabat pertama yang berfokus pada AI.
Baca Selengkapnya2 Perusahaan Senjata di Amerika Digugat Kementerian Kehakiman
27 Januari 2023
Kementerian Kehakiman Amerika Serikat mengumumkan telah mengantongi surat perintah dari pengadilan untuk memblokir dua perusahaan senjata
Baca SelengkapnyaSosialisasikan RUU KUHP, Kominfo Libatkan Masyarakat dan Akademisi
16 November 2022
Penyusunan RUU KUHP telah melalui berbagai diskusi dan sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat
Baca SelengkapnyaAlasan Kesehatan, Mantan Presiden Mauritania Dibebaskan
8 Januari 2022
Keluarga mantan Presiden Mauritania Mohamed Ould Abdel Aziz memohon agar dia mendapat izin berobat ke luar negeri.
Baca SelengkapnyaTahanan AS yang Dapat Pembebasan karena Covid-19 Tak Akan Kembali ke Penjara
22 Desember 2021
Kementerian Kehakiman Amerika Serikat memutuskan tahanan yang mendapat pembebasan karena Covid-19, tidak akan dipenjara lagi setelah pandemi selesai.
Baca SelengkapnyaDepartemen Kehakiman Amerika Berjanji Tidak Curi Data Pribadi Jurnalis Lagi
6 Juni 2021
Kementerian Kehakiman Amerika mengubah kebijakannya perihal pengawasan jurnalis yang melakukan investigasi berdasarkan kebocoran dokumen pemerintah
Baca SelengkapnyaSatwa Liar yang Tayang di Serial Netflix Disita Otoritas Amerika
23 Mei 2021
Kementerian Kehakiman Amerika Serikat menyita puluhan harimau, singa dan satwa liar lainnya yang muncul di serial Tiger King di Netflix.
Baca SelengkapnyaJoe Biden Terbitkan Aturan Kepemilikan Senjata Api
9 April 2021
Joe Biden akan mengambil langkah nyata dalam mengendalikan senjata api di Amerika Serikat setelah banyaknya serangan penembakan.
Baca SelengkapnyaJaksa Agung Amerika William Barr Mengundurkan Diri
15 Desember 2020
Jaksa Agung Amerika William Barr dipastikan mundur dari posisinya efektif per Senin pekan depan. Hal itu menyusul ketegangan dengan Donald Trump
Baca SelengkapnyaKementerian Kehakiman Amerika Menggugat Penjual Masker Palsu
6 Juni 2020
Sebuah perusahaan pembuat masker dari Cina digugat oleh Kementerian Kehakiman Amerika Serikat karena masker tak sesuai standar.
Baca Selengkapnya