TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan mengakui bahwa tenaga kesehatan banyak yang menolak ditempatkan di daerah terpencil, seperti Papua. Menurut staf ahli Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi Kementerian Kesehatan, Bambang Sardjono, fakta inilah yang menjadi salah satu penyebab pelayanan kesehatan timpang di Papua dibandingkan provinsi lain.
"Mereka menolak karena kebutuhan dasar hidupnya susah diakses," kata Bambang ketika ditemui di seminar "Peningkatan Kualitas Asuhan Neonatus dalam Pelayanan Kesehatan" di Jakarta, Rabu, 27 Februari 2013. Dia menuturkan, kebutuhan yang sulit ditemukan di Papua adalah telekomunikasi atau sinyal seluler, air, transportasi, dan listrik.
Menurut Bambang, banyak puskesmas di provinsi tersebut yang ditinggalkan oleh dokter dan tenaga medis lain. Kalaupun ada petugas medisnya, peralatan kesehatan umumnya masih minim. "Percuma ada peralatan canggih kalau tidak ada listrik," kata Bambang.
Untuk itulah, ujar Bambang, Kementerian Kesehatan meminta kementerian lain untuk membantu akses yang diperlukan. Misalnya, untuk masalah sinyal telekomunikasi dipenuhi oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, akses transportasi oleh Kementerian Perhubungan, listrik di Kementerian Energi dan SDM, serta air di Kementerian Pekerjaan Umum.
Saat ini Provinsi Papua membutuhkan sekitar 16 ribu tenaga medis. Kepala Dinas Kesehatan Papua, Josef Rinta, mengatakan, terdapat 4.000 lebih kampung di Papua, namun hanya 1.100 yang memiliki sarana dan tenaga kesehatan. "Kami masih butuh dokter, baik spesialis, juga bidan, bagian gizi dan analis, serta tenaga kesehatan lingkungan," kata Josef.
Menanggapi hal ini, Bambang menuturkan, angka tersebut terlalu berlebihan untuk Papua. Menurut dia, jangan samakan kebutuhan Papua dengan yang ada di Jawa. "Di Papua, satu puskesmas di pegunungan kadang hanya melayani lima keluarga," kata Bambang.
Bambang menuturkan, kebutuhan tenaga medis seperti dokter, perawat, bidan, tenaga laboratorium, dan tenaga sanitasi sekitar 2.285 orang. Sedangkan untuk dokter spesialis seperti bedah, anak, dan kandungan, khusus Papua, sementara ini bisa menggunakan dokter umum yang mendapatkan pelatihan tambahan selama tiga bulan. "Tapi, kalau dokter spesialisnya sudah datang, dokter umum tidak boleh menangani yang khusus lagi," kata Bambang.
SUNDARI
Ratusan Ibu Rumah Tangga Mengidap HIV/AIDS
Penderita AIDS Manado Bertambah 9 Orang per Bulan
Pengguna Obat Suntik Paling Rawan Terkena HIV/AIDS
Berita terkait
Definisi Kesehatan Mental Menurut Psikolog, Perlu Dimiliki Setiap Orang
15 hari lalu
Kesehatan mental lebih dari sekadar gangguan atau kecacatan mental yang diderita seseorang. Psikolog beri penjelasan.
Baca SelengkapnyaCOP10 WHO FCTC Raih Sejumlah Kesepakatan, dari Perlindungan hingga Deklarasi Panama
58 hari lalu
Sesi kesepuluh Konferensi Para Pihak (COP10) Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau WHO FCTC menghasilkan sejumlah kesepakatan jangka panjang.
Baca SelengkapnyaHeru Budi Tutup Puskesmas Kelurahan Jati II: Dialihfungsikan Jadi Upaya Kesehatan Masyarakat
30 September 2023
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi memutuskan menutup Puskesmas Kelurahan Jati II di Pulogadung. Apa Alasannya?
Baca SelengkapnyaPolusi Udara, Mayoritas Warga Jakarta Ternyata Masih Abai Proteksi Diri
26 Agustus 2023
Indikasi polusi udara dan himbauan itu ternyata belum membuat warga Jakarta mengubah kebiasaan untuk mengutamakan proteksi diri.
Baca SelengkapnyaDampak El Nino pada Kesehatan Masyarakat Harus Diantisipasi
7 Agustus 2023
Kewaspadaan terhadap potensi munculnya penyakit yang dipicu dampak El Nino harus diantisipasi dengan tepat dan segera.
Baca SelengkapnyaEnergi Bersih Cegah 180 Ribu Kematian di Indonesia, Begini Penjelasannya
25 Juli 2023
Apa yang dimaksud energi bersih, benarkah bisa menyelamatkan ratusan ribu nyawa manusia?
Baca SelengkapnyaFakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Keperawatan UI Raih Akreditasi Internasional AHPGS
11 April 2023
tiga program studi FKM dan satu program FIK Universitas Indonesia (UI) meraih akreditasi internasional dari AHPGS.
Baca SelengkapnyaCISDI Soal RKUHP yang Baru Disahkan: Relawan Kesehatan Seksual Rentan Alami Kriminalisasi
7 Desember 2022
CISDI menyebut RKUHP yang baru disahkan kemarin luput mempertimbangkan perspektif kesehatan masyarakat dalam proses pembahasannya.
Baca SelengkapnyaDr. Pandu Riono: Rumah Sehat Mengubah Cara Berpikir Masyarakat
9 Agustus 2022
Penjenamaan rumah sehat akan memfungsikan ilmu kedokteran tentang pencegahan penyakit. Layanan digital terintegrasi SATU SEHAT menjadi langkah mengoptimalkan pelayanan kesehatan.
Baca SelengkapnyaRancangan Peraturan Pelabelan BPA untuk Lindungi Masyarakat
28 Juli 2022
Rancangan peraturan pelabelan BPA sama sekali tidak melarang penggunaan kemasan galon polikarbonat
Baca Selengkapnya