TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah, Velix Wanggai, mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah mendengar adanya usulan agar pemerintah segera menggelar dialog terbuka dengan masyarakat Papua. Dialog ini bertujuan untuk mencari jalan damai menghentikan konflik bersenjata di sana.
"Dialog Papua dan Jakarta itu mungkin. Tentu tidak untuk membenturkan antara Jakarta dan Papua, tapi dalam konteks relasi pemerintah pusat dan daerah," ujar Velix kepada Tempo, usai diskusi di Hotel Sari Pan Pacific, Selasa, 26 Februari 2013.
Menurut Velix, dialog dengan masyarakat Papua konteksnya sangat berbeda dengan dialog masyarakat Aceh ketika Gerakan Aceh Merdeka masih berkembang. Di Papua tak ada organisasi tunggal yang mengkomandoi gerakan. Selain itu, pendekatan yang dilakukan pemerintah di wilayah ini berbeda dengan di Aceh.
Selama ini, pemerintah, kata Velix, terus membangun komunikasi dengan tokoh Papua secara informal. Pendekatan dilakukan dengan membangun komunikasi dengan tokoh seperti pemimpin adat, tokoh gereja, dan dunia usaha. "Ada konteks lokal yang amat kental di Papua dan itu terlihat dari pergerakan mereka."
Meski sudah mempertimbangkan kemungkinan untuk membangun dialog, Velix mengatakan pemerintah belum memastikan kapan dialog akan digelar. Pemerintah pun masih terus mempelajari situasi dan kondisi keamanan yang berkembang di Papua. Secara informal pemerintah juga akan terus membangun komunikasi dengan kelompok adat.
Saat ini, Presiden SBY, Velix menambahkan, sudah memerintahkan seluruh pejabat terkait dan pemerintah daerah Papua untuk mendahulukan dialog dalam setiap rencana pembangunan yang akan dilakukan. "Harus membiasakan untuk duduk bersama."
