TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung mengakui adanya kemunduran produk legislasi di parlemen. Hal itu, menurut Pramono, dipicu motivasi anggota Dewan yang sejak awal sudah tercemar untuk memiliki kekuasaan politik dan kepentingan ekonomi.

"Dampaknya, itu berkaitan bukan hanya soal kaitannya dengan diri sendiri, tapi juga dengan masyarakat," kata dia dalam diskusi "Politisi Loncat Pagar, Kinerja Legislatif Kedodoran", yang digelar wartawan DPR, Kamis, 21 Februari 2013.

Pramono menyadari adanya kemunduran itu ketika sedang membuat disertai tentang politik. Tahun 2013, menurut Pramono, merupakan tahun politik, sehingga muncul dinamika beberapa anggota Dewan yang fokusnya teralihkan ke daerah pemilihannya masing-masing. "Permasalahan ini jadi serius bagi kami sebagai pimpinan Dewan," ujar dia.

Berdasarkan catatan Pramono, dari usulan 275 rancangan undang-undang baru atau revisi, hanya 70 rancangan undang-undang yang disahkan. Bahkan, pada tahun lalu dari 69 rancangan undang-undang yang masuk prolegnas, hanya 30 RUU yang berhasil diundangkan.

Kemunduran prestasi dalam hal legislasi, kata Pramono, juga dipicu oleh perekrutan partai yang tidak berjalan baik. Politikus PDI Perjuangan itu berpendapat seandainya kaderisasi partai berjalan baik, seharusnya kinerja DPR juga baik. Sejak 2009, wajah DPR berubah karena kebanyakan anggota berasal dari kelompok pengusaha. Sisanya, dari tokoh masyarakat, aktivis partai, dan pensiunan tentara atau kepolisian.

Banyaknya anggota Dewan yang berpindah-pindah partai, kata Pramono, bukan penyebab utama menurunnya kinerja legislasi. "Tanpa dinamika loncat partai pun, menurut saya, legislasi tidak bagus-bagus amat. Yang bermasalah sistemnya," ujar dia.

MUHAMAD RIZKI

Berita terpopuler lainnya:
Diberhentikan SBY, Bupati Aceng Membangkang
Agnes Monica, Selebritas Berpakaian Terburuk
Pecah Jalan Para Pimpinan KPK
Damar Tak Berniat Kritik Karya Andrea Hirata
Rasyid Rajasa: Saya Tak Bersalah
Bupati Aceng Gugat Keputusan SBY