TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, akan mencabut dan melarang semua izin usaha permainan play station dan game online yang ada di daerahnya. "Mulai awal Maret, semuanya sudah kami larang beroperasi," kata Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, kepada Tempo, Jumat, 8 Februari 2013.
Ia mengungkapkan, setahun lalu pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran tentang larangan anak-anak sekolah bermain play station dan game online melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga. Akan tetapi, dampaknya kurang signifikan.
Karena izin usaha permainan play station dan game online tidak dicabut atau ditutup, secara sembunyi-sembunyi anak-anak sekolah tetap saja berani datang ke tempat-tempat permainan itu.
Pencabutan izin dan larangan keras usaha dua jenis permainan yang sudah masuk ke pelosok pedesaan itu, menurut Dedi, karena saking banyaknya pengaduan dari orang tua anak-anak sekolah yang disampaikan langsung kepadanya.
"Saya juga merekam langsung dampak negatif dua permainan yang banyak merusak akal budi dan karakter anak-anak sekolah," ujar Dedi. "Mereka jadi anak-anak yang malas belajar dan melawan kedua orang tuanya."
Dedi mencontohkan, sebelum permainan itu ada, di mana-mana anak-anak takut kepada kedua orang tuanya. Sekarang, setelah permainan itu merasuki jiwa anak-anak, kondisinya berbalik, jadi orang tua yang takut sama anak-anak.
"Anak-anak memaksa orang tua mengeluarkan duit buat bermain play station atau game online. Karena khawatir dan takut, orang tua akhirnya pasrah. Kondisi ini sangat berbahaya buat masa depan anak-anak kita," ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Andri Chairul, menyambut baik kebijakan tegas yang akan dilakukan Bupati itu. "Kalau izin usaha permianan itu ditutup, efeknya akan terasa langsung," ujar Andri. Beda dengan kondisi saat ini, para guru hanya bisa mengawasi anak-anaknya di sekolah. Tetapi, jika sudah pulang sekolah mereka singgah di tempat-tempat permainan itu, susah diawasi, apalagi kalau sudah berganti baju seragam.
NANANG SUTISNA
Baca juga:
Game Asal Tangerang Raih Penghargaan Amerika
Mengenal Game Lokal Asal Karawaci
Gigitan Buaya Lebih Kuat dari Dinosaurus Tyrex
77 Persen Konsumen Beli Produk Jika CEO Ngetweet
Oracle Tawarkan Sistem Pengamanan Analitik
Berita terkait
Jadi Sorotan karena Dukung Gibran, Begini Sejarah Terbentuknya Satpol PP
4 Januari 2024
Satpol PP tak lepas dari sejarah kependudukan Belanda. Daerah yang pertama kali membentuk Satpol PP adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Baca SelengkapnyaWarga Bakar Sampah di Kota Bogor Bisa Kena Denda Rp 10 Juta, Berikut Sanksi di Kota Lain
27 Agustus 2023
Pemerintah Kota Bogor menetapkan denda Rp 10 juta kepada warga yang bakar sampah. Berapa denda di kota-kota lain?
Baca SelengkapnyaWakil Kepala BPIP: Pancasila Beri Arah Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah
14 Juli 2023
Dalam pembentukan Peraturan Daerah diperlukan kerangka hukum yang kuat utamanya nilai-nilai Pancasila
Baca SelengkapnyaNgotot Perda Kota Religius, Wali Kota Depok Tuding Kementerian Agama Abai Majelis Taklim
6 Oktober 2022
Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan Rancangan Peraturan Daerah atau Perda Kota Religius digunakan untuk membantu majelis taklim.
Baca SelengkapnyaPeraturan Wali Kota Bandung Soal Disabilitas Bakal Segera Terbit
2 Oktober 2022
Santosa berharap peraturan wali kota tentang disabilitas itu dapat diimplementasikan dalam kehidupan di masyarakat.
Baca SelengkapnyaPemerintah DKI Jakarta Revisi Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas
8 Februari 2022
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan rancangan peraturan daerah tentang penyandang disabilitas menyempurnakan perda sebelumnya.
Baca SelengkapnyaNasib Rancangan Perda Bantuan Hukum DKI yang Terhambat Sejak Era Jokowi
20 November 2021
Anggota DPRD DKI dari Fraksi NasDem, Wibi Andrino, mengatakan anggota dewan menyarankan agar raperda bantuan hukum jadi usulan Pemprov DKI
Baca SelengkapnyaDewan dan DKI Setujui Program Pembentukan 26 Peraturan Daerah di 2022
15 November 2021
Program pembentukan Peraturan Daerah DKI pada 2022 itu tetap mengakomodir rancangan peraturan yang belum selesai dibahas pada tahun ini.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan Dapat Gelar Kehormatan Tokoh Betawi
31 Oktober 2021
Anies Baswedan juga berpesan bahwa Majelis Adat akan berperan dalam pengembangan budaya Betawi, terutama pascapandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaBolehkah Masyarakat Umum Membangun Polisi Tidur Sendiri?
27 Oktober 2021
Apakah masyarakat umum boleh membuat polisi tidur sendiri? Berikut aturannya.
Baca Selengkapnya