TEMPO Interaktif, Malang:Forum Rektor Malang menolak pembangunan Malang Town Square (MTS), sebuah pusat perbelanjaan dan perumahan mewah yang didirikan di Jalan Veteran, Kota Malang, yang masih berada di wilayah kampus. Penolakan tersebut disampaikan setelah Forum Rektor menggelar pertemuan tertutup dengan Wali Kota Malang, Peni Suparto, dan Ketua DPRD Kota Malang, Sri Rahayu, di Gedung Rektorat Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang, Kamis (5/8). "Kami menganggap MTS akan menganggu proses belajar-mengajar dan juga akan menimbulkan kemacetan," kata Ketua Forum Rektor Malang, M Syafi'i, saat memberikan keterangan pers usai acara. Menurut Syafi'i, yang juga Rektor Universitas Malang (UM) tersebut, berdasarkan informasi yang diberikan Wali Kota, pembangunan MTS tidak menyalahi rencana tata ruang dan tata wilayah Pemkot Malang. Karena itulah, Pemkot Malang memberikan izin pembangunan MTS. "Izin sudah keluar," ujarnya. Tetapi, Forum Rektor mencurigai ada yang tidak beres dengan proses perizinan tersebut, karena beberapa kampus, seperti Unibraw, UM, ITN dan UMM yang berdempetan dengan lokasi pusat perbelanjaan itu tidak pernah dimintai izin oleh pengelola MTS. Padahal, syarat untuk mendapatkan izin gangguan atau HO harus mengantongi izin dari para tetangga. Untuk itu, Forum Rektor meminta Wali Kota Malang segera menelusuri keabsahan izin pembangunan.Sementara itu, Ketua Pusat Pengkajian Otonomi Daerah (PP Otoda) Unibraw, Ibnu Tricahyo menyesalkan sikap Forum Rektor yang menyetujui revisi Perda RTRW meski tidak dalam waktu dekat. "Persetujuan ini menggulirkan wacana buruk," kata Ibnu. Menurut Ibnu, jika dalam Perda ada satu pasal yang tidak sesuai, maka tidak seluruh Perda harus direvisi. "Bisa hanya pasal itu yang digugurkan, tak perlu sampai revisi." Bibin Bintariadi - Tempo News Room