TEMPO.CO, Surabaya - Sebanyak 4.200 orang pengurus dan anggota Dewan Pimpinan Cabang PDIP se-Jawa Timur ngluruk dan menduduki kantor Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jawa Timur. Mereka menuntut Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Sirmaji; Sekretaris DPD, Kusnadi; Wakil Ketua DPD, Suhandoyo, mundur dari jabatan mereka.
"Mereka itu mengkhianati dan menginjak harga diri partai," kata Zulfi Aswan, pengurus DPC Kediri yang juga mantan aktivis Promega 96, kepada wartawan, Kamis, 7 Februari 2013. Zulfi ikut memimpin massa menduduki kantor DPD.
Dari pantauan Tempo di lapangan, kader yang mengepung kantor DPD ini berasal dari Malang, Kediri, Madiun, Banyuwangi, Surabaya, dan beberapa kota lainnya. Masa 38 DPC se-Jawa Timur itu tiba di kantor DPD PDIP Jawa Timur di Jalan Kendangsari 56, Surabaya, sekitar pukul 11.30 WIB.
Zulfi Aswan mengatakan, kader kecewa dengan ketiga orang pucuk pimpinan DPD PDIP itu. "Ketiga tokoh tersebut tidak pernah melakukan koordinasi partai. Selain itu, sering kali memberikan kader yang lain dalam pilkada di daerah," kata Zulfi Aswan.
Selain itu, massa PDIP merasa pengurus daerah juga tak pernah mengindahkan teguran dari sejumlah DPC. Akhirnya, berdasarkan hasil rapat para pengurus DPC di Tulungagung pada hari ini, Kamis, 7 Februari 2013, pukul 09.00 WIB, diputuskan untuk menduduki kantor DPP PDI Jawa Timur.
Menurut Zulfi, mereka menuntut Ketua DPD PDIP Jawa Timur mundur. "Kami meminta agar Sirmaji mundur karena selama ini kepengurusan PDIP Jatim tidak kondusif," kata dia.
Sirmaji sendiri belum bisa dihubungi. Tapi sejumlah pengamat menilai konflik di PDIP Jawa Timur terkait dengan pemilihan kepala daerah di sana. Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo mengaku pengurus pusat sedang mencermati dinamika di wilayah itu.
SONY WIGNYA WIBAWA
Berita Terpopuler Lainnya:
Daging Impor, Luthfi-Suswono Bertemu Bos Indoguna
KPK: Ahmad Fathanah Operator Penerima Suap
Hakim Daming Tak Bisa Bedakan Sisir dan Sikat Gigi
Capres 2014, Jokowi Diibaratkan Sebagai Anak Macan
Indonesia Disebut Terlibat Program Rahasia CIA
Rhoma Irama Mirip Ronald Reagan, Kata Didik
Berita terkait
Konflik PDIP Surabaya, Risma: Saya Tak Ngerti, Saya Tak Tau...
12 Juli 2019
Risma menegaskan dirinya tidak mau ikut campur polemik di tubuh Dewan Pimpinan Cabang PDIP Surabaya.
Baca SelengkapnyaPPP Bersedia Mendukung PDIP di Pilgub Sumut dengan 4 Syarat
10 Januari 2018
PDIP butuh dukungan PPP untuk menggenapi syarat mengusung calonnya di pilgub Sumut.
Baca SelengkapnyaPDIP Tunjuk Ahmad Basarah Ketua Tim Pemenangan Gus Ipul-Puti
10 Januari 2018
Sebelumnya nama Ahmad Basarah sempat disebut bakal dicalonkan sebagai wakil gubernur dari PDIP.
Baca SelengkapnyaPDIP Sambut Baik Keputusan Gerindra Dukung Gus Ipul
10 Januari 2018
Dengan bergabungnya Gerindra ke kubu Gus Ipul, maka koalisi ini merupakan koalisi pertama antara Partai Gerindra dan PDIP dalam pilkada 2018.
Baca SelengkapnyaGus Ipul-Puti Guntur Soekarno, PKS Tetap Bergabung dengan PDIP
10 Januari 2018
Presiden PKS Sohibul Iman menegaskan partainya tetap mendukung Gus Ipul dan Puti Guntur Soekarno di Pilgub Jatim 2018.
Baca SelengkapnyaPDIP Resmi Usung Puti Guntur Soekarno Dampingi Gus Ipul
10 Januari 2018
PDIP memutuskan untuk mengusung Puti Guntur Soekarno setelah mendapat masukan dari Gus Ipul serta pesan dari kiai, alim ulama, dan tokoh masyarakat.
Baca SelengkapnyaDi HUT PDIP, Jokowi Ingatkan Pejabat Tak Tergiur Tawaran Politik
10 Januari 2018
Presiden Jokowi mengatakan bahwa kader PDIP dan pejabat pemerintah masih harus bekerja keras karena banyak tugas yang belum usai.
Baca SelengkapnyaKesal dengan Hoax, Megawati: Kalau Mau Tempur, Mari secara Jantan
10 Januari 2018
Megawati menyebut pihak-pihak yang menggunakan hoax untuk menjatuhkan lawan politik sebagai pengecut.
Baca SelengkapnyaDukung Saifullah Yusuf, PKS Siap Kerja Sama dengan PDIP
10 Januari 2018
PKS akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan koalisi pendukung Saifullah Yusuf di Pilgub Jatim 2018.
Baca SelengkapnyaHUT PDIP, Hasto Singgung Partainya Biasa Dicurangi di Pilkada
10 Januari 2018
Hasto Kristiyanto juga menyebut PDIP dikucilkan dan hanya sekedar menjadi ornamen demokrasi selama 32 tahun Orde Baru.
Baca Selengkapnya