TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Agus Suhartono memastikan tentara belum akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum mendatang. Agus menilai sebagian besar anggotanya belum siap untuk menggunakan haknya sebagai warga negara. Alasan lainnya, TNI masih fokus dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga keamanan nasional selama proses Pemilu berlangsung.
"Kami belum akan gunakana hak suara kami pada pemilu nanti," kata Agus Suhartono, Selasa, 5 Januari 2013. Di sela-sela rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR, Agus menjelaskan penggunaan hak politik sejatinya merupakan hak azasi seorang prajurit namun demikian hak tersebut bisa digunakan atau tidak sama sekali. "Hak itu bisa digunakan bisa tidak digunakan."
Pernyataaan Agus disampaikan dalam menanggapi pertanyaan anggota Komisi I DPR, Effendi Choiri dalam rapat dengar pendapat antara jajaran TNI dan Komisi bidang pertahanan. Dalam forum itu, Effendi ingin memastikan sikap politik TNI dalam pemihan legislatif dan pemilihan presiden yang akan berlangsung dalam beberapa tahun mendatang.
Menurut Effendi sebaiknya TNI melakukan survey untuk melihat sikap sesungguhnya dari sebagian besar personelnya di lapangan. Dia tidak sepakat bila TNI menggunakan asumsi yang tidak berdasarkan data dan kajian akademis. "Jangan seperti Orde baru yang selalu bicara rakyat belum siap berdemokrasi. Nyata tidak seperti itu," kata Gus Choi, sapaan akrabnya.
Selain survey, Effendi meminta agar TNI melakukan kajian pembanding pada negara di Asia dan Eropa. Kajian itu, menurut Effendi salah satu cara untuk melihat tingkat kedewasaan politik prajurit TNI. "Silakan lakukan perbandingan dengan negara-negara lain. Kita ingin semuanya makin dewasa," ujar Effendi Choiri.
PARLIZA HENDRAWAN
Berita terpopuler lainnya:
Ibas Jadi Ketua Umum? Ketua Fraksi Demokrat Diam
Skandal Besar Sepak Bola Eropa Terungkap
Anas Diganti Ibas, Kata Ruhut
Begini Raffi Tanggapi Isu Rekayasa BNN
Abraham Samad Tak Pernah Jadi Caleg PKS
Diduga Gelapkan Pajak, Apa Kata SBY?
Kubu SBY Bermanuver, Anas Terdesak?
Berita terkait
Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara
2 Mei 2020
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memilih bertugas sebagai tentara ketimbang menteri.
Baca SelengkapnyaReformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur
7 Februari 2018
Sejumlah kalangan menilai reformasi di tubuh TNI mengalami langkah mundur di masa Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPolri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban
4 Februari 2018
Pengamat hukum Bivitri Susanti meminta nota kesepahaman Polri dan TNI soal pemeliharaan keamanan dan ketertiban dibatalkan.
Baca SelengkapnyaYLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui
16 Desember 2017
Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Julius Ibrani mengatakan reformasi sektor militer di Indonesia masih belum mencapai targetnya.
Baca SelengkapnyaHut TNI 72 Tahun, Simak Cuitan Netizen
7 Oktober 2017
Topik mengenai TNI di lini masa merupakan salah satu isu yang selalu "in" di mata Netizen, terutama marak dibicarakan saat merayakan HUT TNI kali ini
Baca SelengkapnyaIni Alutsista yang Dipamerkan pada Acara HUT TNI di Cilegon
5 Oktober 2017
Peringatan HUT TNI ke-72 dilaksanakan di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten, Kamis 5 Oktober 2017. Acara ini dimulai pukul 08.00.
Baca SelengkapnyaKodim Brebes Gelar Nobar Film G30S PKI di Desa dan Sekolah
22 September 2017
Komando Distrik Militer 0713/Brebes akan menggelar nonton bareng film G 30S PKI di setiap desa dan beberapa sekolah.
Baca SelengkapnyaWiranto: TNI Tak Bisa Dinilai dari Kinerjanya di Masa Lalu
22 September 2017
Wiranto beralasan tidak adil bila ada pihak yang menilai kinerja TNI di masa lalu dengan situasi saat ini yang sudah berbeda.
Baca SelengkapnyaSejarawan Sebut TNI Tak Ingin Ada Tafsir Ulang Peristiwa 1965
19 September 2017
Dengan memutar kembali film Pengkhianatan G 30 S PKI, TNI tidak membiarkan sejengkal pun peristiwa 1965 ditafsirkan berbeda.
Baca SelengkapnyaNobar Film G30S/PKI, Panglima TNI: Kalau Perintah Saya, Kenapa?
18 September 2017
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan instruksi pemutaran film G30S/PKI merupakan perintahnya.
Baca Selengkapnya