TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Anis Matta, memastikan partainya menggunakan uang yang sah dalam pemilu 2014 nanti. Dia membantah partai memanfaatkan fee sejumlah proyek untuk menghadapi pertarungan memperebutkan kursi legislatif. "Tidak ada, tidak semua, semua (sumber pendanaan) jelas," kata Anis di kantor DPP PKS, Jumat, 1 Februari 2013.
Sayangnya, Anis enggan memerinci sumber keuangan partai yang selama ini diperoleh partai. Dia mengatakan sebagai presiden yang baru dia terlebih dulu akan fokus membenahi konsolidasi dan kaderisasi di internal partai.
Berbicara di tempat yang sama, Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, menjelaskan pendanaan partai selama ini berasal dari sumbangan anggota. Salah satunya melalui iuran anggota DPR dan DPRD provinsi dan kabupaten kota. "Iuran anggota itu variatif tergantung anggotanya," kata Hidayat.
Besaran iuran yang dibebankan pada anggota rata-rata 4 persen dari penghasilan bersih masing-masing. Penerapan ini tak bertentangan dengan Undang-undang tentang Partai Politik. "Menerima hibah dari perseorangan itu sah sebagai sumber keuangan partai," kata Hidayat.
Menurut Hidayat, wacana yang menyebut keuangan partai bersumber dari proyek seperti yang menyebabkan Luthfi Hasan Ishaq ditetapkan sebagai tersangka adalah tak benar. "Kasus Lutfi merupakan urusan Luthfi sebagai personal dan bukanlah sebagai presiden partai," ujarnya.
Hidayat juga menuding saat ini ada konspirasi politik yang ingin menjatuhkan citra PKS sebagai partai yang menyatakan perlawanan terhadap korupsi. Dia yakin publik bisa melihat dengan jernih bahwa komitmen PKS tetap teguh menyatakan perang terhadap korupsi.
Saat ini Luthfi sudah mundur dari presiden partai dan diganti Anis Matta. Luthfi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi lantaran terlibat suap Rp 1 miliar untuk memuluskan izin impor daging salah satu perusahaan pengimpor.
