TEMPO.CO, Jakarta - Mundurnya Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq, segera direspons petinggi partai. Kemarin, bertempat di kediaman Ketua Majelis Syuro partai, Hilmi Aminuddin, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, bersama Majelis Syuro segera menggelar rapat untuk menentukan pengganti Luthfi.
Ketua Fraksi PKS di Dewan Perwakilan Rakyat, Hidayat Nur Wahid, mengatakan pengganti Luthfi sudah diputuskan dan disepakati semua elemen. Namun, dia membantah bahwa dialah yang ditunjuk untuk kembali menjadi presiden. "Pengganti Luthfi tak mungkin saya, kalau saya, berarti kaderisasi di internal partai tidak jalan," kata Hidayat saat dihubungi Tempo, Jumat, 1 Februari 2013.
Menurut Hidayat, sebagai partai kader, PKS lebih mengutamakan pergantian jabatan disebar pada seluruh kader. Artinya, jabatan yang sama tak bisa dijabat dua kali oleh satu kader. Hidayat sendiri sebelumnya sudah pernah menjabat sebagai presiden PKS.
Hidayat memastikan pengganti Luthfi adalah orang yang tepat dan memiliki kecakapan dalam memimpin partai. Pengganti Luthfi juga telah disepakati seluruh unsur partai seperti Majelis Syuro, Majelis Pertimbangan Partai, Dewan Syariah, dan segenap unsur Dewan Pimpinan Pusat. "Siapa penggantinya, empat jam lagi akan kami umumkan," kata Hidayat.
Rencananya, siang ini PKS akan menggelar konferensi pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat, Jakarta Selatan. Luthfi diganti karena telah mengundurkan diri sebagai presiden PKS terhitung sejak 31 Januari 2013. Pengunduran diri disampaikan tak lama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Luthfi karena dugaan keterlibatannya dalam kasus suap kasus impor daging sapi senilai Rp 1 miliar.
IRA GUSLINA SUFA
Terpopuler:
Yusuf Supendi: Kok, Kaget PKS Terlibat Suap?
Sebut Suap Daging Musibah, Tiffatul Dikecam
Presiden PKS Ditangkap, Apa Kata Hilmi Aminuddin
Marzuki Alie: Luthfi Hasan Itu yang Mana, Ya?
Suap Daging, Nama Suripto dan Hilmi Ikut Terseret
Ketua PBNU Doakan Suswono Selamat dari KPK'
Bos PKS Tersangka, Tifatul Jelaskan di Twitter
Apa Bukti Luthfi Hasan Terlibat? Ini Jawaban KPK
Mengapa Bisnis Impor Daging Menggiurkan?
Skandal Suap PKS, Hilmi Aminudin Diminta Mundur
Berita terkait
Alasan KPK Banding Vonis 6 tahun Hasbi Hasan
3 hari lalu
Putusan hakim itu jauh lebih ringan ketimbang tuntutan JPU KPK yang minta Sekretaris MA nonaktif Hasbi Hasan dijatuhi hukuman 13 tahun delapan bulan.
Baca SelengkapnyaKPK Resmi Ajukan Banding atas Vonis Hasbi Hasan
4 hari lalu
Tim Jaksa KPK telah menyerahkan memori banding dalam perkara yang menjerat Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan.
Baca SelengkapnyaKasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru
12 hari lalu
KPK menangkap Abdul Gani Kasuba beserta 17 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Malut dan Jakarta Selatan pada 18 Desember 2023.
Baca SelengkapnyaKPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City
12 hari lalu
KPK telah menetapkan bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan bekas Sekda Bandung Ema Sumarna sebagai tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City.
Baca SelengkapnyaCaleg Lolos Dapil Neraka DKI II: Once hingga Uya Kuya Kalahkan Masinton dan Eriko Sotarduga
20 Maret 2024
Penyanyi Once Mekel, berhasil lolos ke DPR RI melalui Dapil DKI Jakarta II mengalahkan caleg petahana seperti Masinton Pasaribu dan Eriko Sotarduga.
Baca SelengkapnyaUnggul Perolehan Suara di DPR dan DPRD Jakarta, PKS: Alhamdulillah
12 Maret 2024
PKS DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada warga Jakarta usai unggul dalam perolehan suara Pemilu DPR dan DPRD.
Baca SelengkapnyaPKS Tunggu Hasil Majelis Syura untuk Tentukan Figur di Pilkada DKI Jakarta
12 Maret 2024
Putusan Majelis Syura bakal menjadi acuan PKS dalam mengusung calon Gubernur di Pilkada DKI 2024. Nama Anies, Hidayat Nur Wahid dan Mardani potensial.
Baca SelengkapnyaMK Putuskan Penurunan Ambang Batas Parlemen, HNW: Harus Diberlakukan Juga untuk Presidential Threshold
5 Maret 2024
Ambang batas parlemen diputuskan MK pekan ini, apa itu sebenarnya dan apa dasar aturannya? Bagaimana tanggapan Hidyat Nur Wahid?
Baca SelengkapnyaKasus Suap Lukas Enembe, Jaksa KPK Tuntut Bekas Kepala Dinas PUPR Papua 7 Tahun Penjara
4 Maret 2024
Kadis PUPR Papua Gerius One Yoman telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap Gubernur Papua Lukas Enembe.
Baca SelengkapnyaKasus Dugaan Korupsi Gubernur Maluku Utara, KPK Jadwalkan Pemanggilan 2 Anggota TNI Hari Ini
4 Maret 2024
Kedua anggota TNI yang akan diperiksa KPK pada hari ini adalah ajudan Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Gani Kasuba.
Baca Selengkapnya