TEMPO.CO, Jakarta - Tentara Nasional Indonesia mewaspadai kemungkinan Republik Rakyat Cina mengklaim wilayah perairan Natuna. Hal ini merupakan tanggapan TNI atas pernyataan Cina yang mengklaim beberapa wilayah di kawasan Laut Cina Selatan sebagai wilayah penangkapan ikan tradisional mereka.
"Kami waspada kemungkinan klaim wilayah penangkapan ikan tradisional itu menjadi klaim teritori mereka," kata Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono di Markas Besar TNI, Jakarta, Selasa, 29 Januari 2013. "Di Natuna, ada sembilan titik yang diklaim sebagai wilayah penangkapan ikan."
Perairan Pulau Natuna atau Kepulauan Natuna terletak di Kepulauan Riau, di tengah-tengah Laut Cina Selatan. Natuna terletak di antara Pelabuhan Kuching di Sarawak dan Johor Bharu di Johor serta Kuantan, Pahang, di Malaysia. Kepulauan ini memiliki luas 1.992 kilometer persegi.
Menurut Agus, TNI sudah memperkuat pasukan Angkatan Laut dan Angkatan Darat di Natuna. Hingga kini, TNI tidak pernah menemukan lagi nelayan ilegal Cina yang menangkap ikan, bahkan setelah pemerintah Cina menyatakan klaim di wilayah tersebut. "Kami sudah melayangkan protes ke pemerintah Cina. Kami akan tangkap kalau ada yang melanggar wilayah," kata Agus.
Untuk menjaga kedaulatan di wilayah Natuna, menurut Agus, pemerintah Indonesia juga menjalin kerja sama ekonomi dengan negara ASEAN. Pemerintah mengembangkan usaha penangkapan dan perdagangan ikan bersama di kawasan tersebut.
FRANSISCO ROSARIANS
Berita terkait
KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera
25 Februari 2024
Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.
Baca SelengkapnyaPengukuhan Yonvitner Jadi Guru Besar IPB, Paparkan Potensi Kerugian Sumber Daya Pesisir akibat Perubahan Iklim
27 Januari 2024
Pakar ilmu pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan, Yonvitner dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB.
Baca SelengkapnyaMenteri Trenggono Ungkap Fokus KKP di 2024: Masih Program Ekonomi Biru
11 Januari 2024
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan prioritas KKP tahun ini masih fokus pada pelaksanaan program-program berbasis ekonomi biru.
Baca SelengkapnyaPencapaian Konas Pesisir XI jadi Masukan Perubahan UU Kelautan
28 November 2023
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membuka Konferensi Nasional XI Pengelolaan Sumber Daya Laut
Baca SelengkapnyaDisentil Ganjar, Apa Kabar Janji Tol Laut Jokowi?
10 November 2023
Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengkritik sektor maritim tanah air.
Baca SelengkapnyaBMKG Ajak Kolaborasi Data Kelautan Dunia untuk Mitigasi Perubahan Iklim
30 Oktober 2023
Ketersediaan data dan informasi yang akurat mengenai laut menjadi salah satu bentuk mitigasi dampak perubahan iklim.
Baca SelengkapnyaJokowi Mau Lanjutkan Hilirisasi ke Sektor Perkebunan hingga Kelautan
24 Oktober 2023
Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan progran hilirisasi bakal berlanjut.
Baca SelengkapnyaMengenal Ocean Young Guards, Komunitas Mahasiswa Unpad Penjaga Ekosistem Laut
22 Oktober 2023
Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran atau Unpad mendirikan komunitas Ocean Young Guards.
Baca SelengkapnyaRI Bakal Gelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan, Bahas Isu Iklim hingga Pencemaran
20 Juli 2023
Pemerintah akan menggelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan (Archipelagic and Island States/Ais Forum) pada 10-11 Oktober 2023 di Bali. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenko Marves menyebut, forum tersebut akan menghadirkan delegasi dari 51 negara anggota Ais Forum.
Baca SelengkapnyaSiapa Pasang Pagar di Laut Tangerang? Dinas Perikanan, Kelautan dan Polairud Banten Tak Ada yang Tahu
23 Juni 2023
Pagar bambu memagari wilayah laut di peraiaran Kabupaten Tangerang. Memanjang hingga berkilo-kilometer. Tidak ada yang tahu siapa yang pasang.
Baca Selengkapnya