Wamen Nasaruddin Terseret di Dakwaan Korupsi Quran  

Reporter

Editor

Pruwanto

Selasa, 29 Januari 2013 05:56 WIB

Nasaruddin Umar. dok TEMPO/Nur Haryanto

TEMPO.CO , Jakarta:Jaksa penuntut pengadilan tindak pidana korupsi proyek pengadaan Al-Quran menyebut nama Wakil Menteri Agama, Nasaruddin Umar dalam dakwaan terhadap tersangka Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetya. Dia dikaitkan dalam penentuan pemenang proyek pengadaan Al-Quran tahun anggaran 2011.

Jaksa menjelaskan, dalam proses pelelangan pengadaan Alquran itu, Zulkarnaen mengintervensi Nazaruddin yang saat itu Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Dia mengintervensi Sekretaris Direktorat Jenderal Bimas, Abdul Karim. Ini dilakukan agar PT Adhi Aksara Indonesia menang dalam pengadaan tersebut.

Menurut jaksa Wiraksajaya, pada 28 September 2011, Dendy menghubungi agar Zulkarnaen memberitahu Nasaruddin bahwa posisi PT Adhi digeser menjadi nomor dua. "Sedangkan yang nomor satu percetakan lain," katanya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 28 Januari 2013.

Atas permintaan Dendy itu, Zulkarnaen menghubungi Nasaruddin. Pria yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Kemenag itu kemudian meminta Zulkarnaen memberi masukan. Nazaruddin lalu meminta Fahd bertemu langsung dengan Ketua Unit Layanan Pengadaan, Mashuri. "Terdakwa I (Zulkarnaen) juga meminta Nasaruddin Umar agar memberikan sinyal pada Mashuri, dan Nazaruddin mengatakan 'ya'," katanya.

Keesokannya, Zulkarnaen kemudian menghubungi Sesditjen Bimas, Abdul Karim, dan mengatakan bahwa dia sudah berbicara dengan Nasaruddin terkait hal itu. "Jangan sampai ada sabotase yang dilakukan oleh orang-orang nonmuslim," ucap dia.

Selain Nazaruddin, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso disebut terlibat.

NUR ALFIYAH

Berita terkait

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

23.000 Visa Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Terbit

10 hari lalu

23.000 Visa Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Terbit

Kementerian Agama sedang menyiapkan dokumen dan memproses visa jemaah haji regular Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kemenag Bentuk Tim Percepatan Pengembangan Zakat dan Wakaf

11 hari lalu

Kemenag Bentuk Tim Percepatan Pengembangan Zakat dan Wakaf

Tim ini dibentuk sebagai upaya Kemenag dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi besar yang terdapat dalam zakat dan wakaf.

Baca Selengkapnya

Idul Fitri 1445 H, Kapolri Singgung soal Toleransi

22 hari lalu

Idul Fitri 1445 H, Kapolri Singgung soal Toleransi

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 H. Ia menyinggung tentang toleransi.

Baca Selengkapnya

Simak Perbedaan Metode Hilal dan Hisab Penentu 1 Syawal Hari Idul Fitri atau Lebaran 2024

23 hari lalu

Simak Perbedaan Metode Hilal dan Hisab Penentu 1 Syawal Hari Idul Fitri atau Lebaran 2024

Menentukan 1 syawal Idul Fitri atau lebaran terdapat metode hisab dan rukyatul hilal. Apa perbedaan kedua sistem itu?

Baca Selengkapnya

Sidang Isbat Menjelang Lebaran, Diadakan pada 9 April 2024 hingga Pemantauan Hilal di 120 Lokasi

24 hari lalu

Sidang Isbat Menjelang Lebaran, Diadakan pada 9 April 2024 hingga Pemantauan Hilal di 120 Lokasi

Sidang isbat akan diawali dengan Seminar Pemaparan Posisi Hilal oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama

Baca Selengkapnya

Jemaah Masjid Aolia Gunungkidul Sudah Rayakan Idul Fitri, Begini Asal Usul Jemaah Mbah Benu

25 hari lalu

Jemaah Masjid Aolia Gunungkidul Sudah Rayakan Idul Fitri, Begini Asal Usul Jemaah Mbah Benu

Jemaah Masjid Aolia di Panggang, Gunungkidul, Yogyakarta telah merayakan Idul Fitri. Bagaimana asal usul jemaah asuhan Mbah Benu ini?

Baca Selengkapnya

BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

29 hari lalu

BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menolak permintaan Menteri Teten Masduki terkait penundaan wajib sertifikasi halal.

Baca Selengkapnya

Juli 2024, Kemenag Wajibkan Calon Pengantin Ikut Bimbingan Perkawinan

33 hari lalu

Juli 2024, Kemenag Wajibkan Calon Pengantin Ikut Bimbingan Perkawinan

Kemenag mewajibkan calon pengantin ikut bimbingan perkawinan. Jika tidak, pengantin tak bisa mencetak buku nikah.

Baca Selengkapnya

Ditjen Bimas Hindu Bahas Peradilan Agama Hindu dengan PPTKHI

42 hari lalu

Ditjen Bimas Hindu Bahas Peradilan Agama Hindu dengan PPTKHI

Tercapai tiga rekomendasi yang disepakati 13 PTKH.

Baca Selengkapnya