Tersangka Hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jawa Tengah, Kartini Mandalena Marpaung keluar dari gedung KPK (4/9). ANTARA/Puspa Perwitasari
TEMPO.CO , Purwokerto - Wakil Ketua Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh mengatakan Jawa Tengah terbesar ketiga dalam soal banyaknya pengaduan pelanggaran kode etik oleh hakim, setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur. "Tapi itu justru menunjukkan masyarakat sudah banyak yang sadar sehingga mereka melakukan pelaporan. Kesadaran masyarakat di sini sudah tinggi," kata Imam ketika ditemui di Universitas Negeri Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jumat, 25 Januari 2013.
Menurut Imam, pengaduan hakim di Jawa Tengah didominasi oleh pengaduan soal pengadilan umum. "Pengadilan agama juga banyak," kata dia. Sayangnya, Imam tak bisa menyebut angka pastinya karena sedang tak memegang data.
Imam mengatakan, Jawa Tengah bisa meningkatkan kualitas hakimnya dengan memperbaiki proses rekrutmen. Dia mengakui kurangnya pembinaan hakim. Imam memberi conbtoh, di Belanda, hakim setiap tahun masuk kelas untuk meningkatkan pengetahuannya. "Delapan tahun pendidikan baru bisa diangkat sebagai hakim, beda dengan di sini, sudah diangkat meski baru dua tahun pendidikan," kata dia.
"Saya harap peningkatan gaji hakim membuat lulusan-lulusan terbaik fakultas hukum mau jadi hakim. Hingga kini banyak lulusan terbaik enggan jadi hakim, padahal seharusnya mereka jadi hakim sehingga hakim adalah orang yang betul-betul punya kualitas terbaik."
