TEMPO.CO, Depok - Mahasiswa dari 60 universitas se-Indonesia menggugat Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka yang tergabung dalam Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia (FL2MI)menyatakan mosi tidak percaya terhadap parlemen melalui silaturahmi nasional.

"Mereka yang terpilih pada 2009 lalu tidak melihat keinginan rakyat, malah menjadi masalah dengan membuat aturan yang menyakitkan rakyat," kata Jumardi, perwakilan Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, kepada Tempo di Wisma Graha Insan Cita, Depok, Jumat, 25 Januari 2013.

Dalam usaha menyejahterakan rakyat, DPR dinilai belum melakukan gebrakan yang nyata. Seperti isu bahan bakar minyak subsidi yang menipis sehingga mengancam naiknya BBM beberapa bulan ke depan. Menurut Jumardi, rakyat dijadikan korban regulasi yang salah.

"Seharusnya DPR mampu menekan supaya sumber daya alam diolah sendiri oleh pemerintah," katanya. Hampir semua pertambangan minyak bumi di Kalimantan Timur dikuasai oleh asing maupun swasta. "Bagaimana negara bisa membiayai rakyat kalau kekayaan dijarah asing dan perseorangan."

Koordinator Pusat FL2MI, Ahmad Solikin, mengatakan, hasil silaturahmi nasional kali ini mengharuskan para mahasiswa berfokus mengawal aturan yang dibuat DPR. Mandeknya pemberantasan korupsi juga dinilai karena lemahnya pengawasan oleh legislator. "Korupsi merupakan kegagalan program legislasi nasional," kata mahasiswa Universitas Gadjah Mada tersebut.

Ada beberapa agenda yang akan dijalankan oleh lembaga yang terbentuk pada 2008 ini. Di antaranya, akan menuntut DPR mengimplementasikan anggaran negara secara efisien dan transparan, menyelesaikan 32 undang-undang yang terbengkalai dari 64 rancangan undang-undang yang diajukan, dan mengawasi penegakan hukum yang dilakukan KPK maupun kepolisian.

"Sehingga akan muncul parlemen yang bermartabat, merakyat, dan bebas dari korupsi," kata Solikin.

ILHAM TIRTA