TEMPO Interaktif, Jakarta: Sekitar 300-an massa yang tergabung dalam Partai Rakyat Demokratik (PRD), Rabu (28/7) siang mengelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR Senayan Jakarta. Dalam aksinya, mereka menolak disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang saat ini masih dibahas Komisi I DPR. Dalam aksi tersebut, mereka menilai RUU TNI membuka peluang bagi tentara untuk kembali merampas jabatan-jabatan yang semestinya dijabat oleh orang sipil. PRD juga menganggap RUU tersebut menjadi legalitas tentara untuk TNI merebut kembali kekuasaan politik. Ketua Umum PRD Yusuf Lakaseng menyatakan, partainya bukan berarti tidak setuju lahirnya undang-undang tentang TNI. Namun, yang dibutuhkan rakyat Indonesia, menurut Yusuf, adalah undang-undang TNI yang tidak militerisme dan memiliki kecenderungan merampas hak-hak masyarakat sipil. Dalam pernyataan sikap yang dibacakan diatas kap sebuah mobil tersebut, PRD menuntut dihapuskannya struktur teritorial TNI. Selain itu, mereka juga meminta segera dilakukannnya nasionalisasi aset-aset bisnis TNI/Polri, perwira tingggi dan mantan jenderal. Ecep S. Yasa - Tempo News Room
Berita terkait
Imparsial Khawatirkan Rancangan PP Manajemen ASN akan Kembalikan Dwifungsi ABRI
41 hari lalu
RPP Manajemen ASN merupakan aturan pelaksana dari revisi UU ASN yang pada tahun lalu berhasil disahkan.
Baca SelengkapnyaPintu Masuk Prajurit TNI - Polri Duduki Jabatan Sipil, Ingat Kembali Strategi Dwifungsi ABRI Orde Baru
45 hari lalu
Dwifungsi ABRI merupakan jabatan ganda prajurit TNI dan Polri sehingga mendapatkan jabatan sipil, hal itu muncul pada zaman Orde Baru. Muncul lagi?
Baca SelengkapnyaSetara Institute Sebut RPP Manajemen ASN Berpotensi Mengulang Praktik Dwifungsi ABRI
46 hari lalu
SETARA Institute menilai RPP Manajemen ASN ini mengkhianati amanat Reformasi 1998 yang menghapus Dwifungsi ABRI.
Baca SelengkapnyaSETARA Institute Berikan 4 Catatan soal RPP Manajemen ASN, Singgung Komitmen Reformasi TNI-Polri
46 hari lalu
SETARA Institute minta penyusunan RPP ASN tidak didorong untuk membuka TNI-Polri mengokupasi jabatan pemerintahan yang jadi tugas dan fungsi ASN.
Baca SelengkapnyaSederet Kritik Rencana Pemerintah Mengizinkan TNI-Polri Duduki Jabatan ASN
46 hari lalu
Rencana pemerintah mengizinkan TNI-Polri mengisi jabatan ASN menuai kritik dari pengamat militer dan organisasi masyarakat sipil.
Baca SelengkapnyaReaksi Ma'ruf Amin hingga Imparsial Soal TNI-Polri Isi Jabatan ASN
46 hari lalu
Imparsial menilai penempatan TNI-Polri di jabatan ASN akan mengancam demokrasi karena melegalisasi kembalinya dwifungsi ABRI.
Baca SelengkapnyaBEM SI Ungkap Kejanggalan Aksi Mahasiswa Dukung Gibran di Balai Kota Solo
6 Februari 2024
Aksi di Balai Kota Solo tersebut juga langsung ditemui Gibran. Dia mengajak koordinator lapangan masuk ke ruang kantornya dan bertemu empat.
Baca SelengkapnyaRatusan Mahasiswa Datangi Balai Kota Solo, Dukung Gibran di Pilpres 2024
6 Februari 2024
Tanpa berbasa-basi, Gibran langsung menandatangani selembar surat bertuliskan Paksa Integritas. Peserta aksi menciumi tangan Gibran.
Baca Selengkapnya5 Gerakan Mahasiswa Indonesia Terbesar Sepanjang Sejarah dan Pemicunya
5 Februari 2024
Gerakan mahasiswa muncul karena proses demokrasi dianggap tidak berjalan sebagai mana mestinya
Baca SelengkapnyaDifitnah Drop Out Sampai IPK Jeblok, Ketua BEM UGM Buka Bukti Transkrip Nilai
21 Desember 2023
Aksi BEM UGM mengkritik Jokowi juga dianggap pesanan atau ditunggangi partai politik tertentu karena bersamaan momentun Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
