Cekal Diperpanjang, Emir Moeis Bungkam  

Reporter

Editor

A.a.Gde Bagus Wahyu Dhyatmika

Senin, 21 Januari 2013 21:14 WIB

Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Tarahan, Lampung tahun 2004, Emir Moeis, menaiki mobil usai menemui Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di kompleks MPR/DPR Senayan, Jakarta, Senin (30/7). ANTARA/Rosa Panggabean

TEMPO.CO, Jakarta -- Tersangka kasus korupsi pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Tarahan, Lampung, Izedrik Emir Moeis, enggan berkomentar ihwal permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memperpanjang masa cegah dirinya.

"No comment-lah kalau tentang itu," katanya ketika ditemui seusai Rapat Dengar Pendapat Komisi XI dengan PT Angkasa Pura II, Senin, 21 Januari 2013.

Emir pun tidak berkenan berkomentar ketika ditanyai apakah merasa dirugikan atau diuntungkan atas perpanjangan tersebut. "No comment kalau masalah itu pokoknya. Kalau bahas ekonomi baru, deh," katanya sambil tersenyum.

Sebelumnya, KPK telah meminta perpanjangan masa larangan bepergian untuk politikus bertubuh tambun ini. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan KPK akan menyelesaikan berkas kasus Emir dalam enam bulan ke depan. "Harapan kami, sebelum masa cegahnya habis, berkasnya sudah selesai," ujarnya di gedung KPK, Kamis, 17 Januari 2013.

Emir ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan PLTU di Tarahan, Lampung. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu diduga menerima hadiah atau janji berupa uang senilai US$ 300 ribu (Rp 2,9 miliar) terkait dengan proyek pembangunan PLTU dari perusahaan pemenang tender.

Perpanjangan ini dilakukan selama enam bulan ke depan. Artinya, dalam enam bulan ke depan, KPK harus melepas cegah Emir jika tak juga menyelesaikan berkas kasusnya. Hingga kini, KPK belum sekali pun memeriksa Emir.

ANANDA PUTRI

Korupsi PLNKPKEmir Moeis

Berita terkait

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

9 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

9 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

11 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

11 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

12 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

15 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

18 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

20 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

1 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

1 hari lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

Rekomendasi