TEMPO.CO, Balikpapan - Provinsi Kalimantan Timur kekurangan tenaga medis profesi bidan, dokter, dan analis laboratorium. Kekurangan tenaga kesehatan ini paling banyak dirasakan di daerah pinggiran dan pedalaman Kalimantan Timur hingga daerah perbatasan. "Kami sangat kekurangan tenaga kesehatan untuk melayani di beberapa titik, khususnya dokter," kata Gubernur Kaltim Awang Farouk Ishak, Jumat, 18 Januari 2013.

Data awal tahun lalu mencatatkan jumlah penduduk berkisar 3,5 juta. Ini tak sebanding dengan jumlah dokter baru sekitar 960-an dari minimal yang dibutuhkan sebanyak 1.420. Adapun jumlah bidan di Kalimantan Timur hanya sekitar 1.760-an dari 3.550 yang dibutuhkan. "Kami berharap kebutuhan tenaga medis bisa dicapai," ujar Awang.

Demi tercapainya kebutuhan tenaga kesehatan, kata Awang, pemerintah provinsi memberikan beasiswa kepada putra-putri daerah melaui program program Kaltim Cemerlang. "Tahun 2009 kami memberikan beasiswa penuh kepada 407 orang untuk mengikuti pendidikan Diploma III Kesehatan dan hampir seluruhnya telah lulus dan diserahkan ke kabupaten/kota," ucapnya.

Pemerintah juga memberikan bantuan beasiswa untuk 380 mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kaltim sebesar Rp 2,4 juta per mahasiswa per tahun. Total jumlahnya Rp 5,68 miliar. Adapun untuk pendidikan 635 mahasiswa kedokteran mendapatkan bantuan total dana Rp 5,8 miliar. Awang mengatakan, pemerintah juga membantu lima mahasiswa S-1 Farmasi dengan total dana Rp 80 juta, bantuan beasiswa bagi lima mahasiswa S-2 Kesehatan total Rp 150 juta, dan bantuan beasiswa untuk 10 mahasiswa Pendidikan Dokter Spesialis dengan total Rp 600 juta.

"Termasuk bantuan untuk enam mahasiswa Pendidikan S-3 Kesehatan. Jadi seluruhnya sejak 2009, kami sudah mengucurkan dana Rp 230 miliar bagi hampir 4.000 putra-putri daerah yang menempuh pendidikkan dokter umum, spesialis, bidan, maupun farmasi," katanya.

Pemerintah juga mendukung Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman (Unmul) agar mampu mencetak dokter yang memiliki kualifikasi yang bertaraf nasional dan internasional.

SG WIBISONO