TEMPO.CO, Jakarta - Ucapan calon hakim agung Daming Sanusi terus menuai kecaman. Daming dianggap tidak mempunyai empati terhadap korban pemerkosaan. "Itu ucapan yang tidak agung yang menunjukkan tidak adanya empati terhadap isu pemerkosaan," kata anggota Komisi Hukum DPR Eva Kusuma Sundari pada Tempo, Selasa, 15 Januari 2013.
Menurut Eva, Daming seharusnya tidak menjadikan isu pemerkosaan sebagai candaan. Sebab, selain menjadi perhatian dalam hak asasi manusia, kasus pemerkosaan juga menimbulkan ekses traumatik bagi korbannya. "Dia tidak siap jadi hakim agung, karena untuk berempati saja tidak mampu," kata Eva.
Kurangnya sensitivitas ini, dia menambahkan, akan membuat Daming gagal dalam memberikan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga, HAM, UU Anti-diskriminasi terhadap Perempuan, UU Perlindungan Anak, dan UU Sistem Peradilan Anak. "Mindset-nya sudah opresif terhadap perempuan," kata politikus PDIP ini.
Eva juga menilai ucapan Daming ini menegaskan adanya problem kelembagaan di Mahkamah Agung. Sebab, Eva juga pernah mendapat laporan kasus di Pengadilan Negeri Depok, di mana hakim perempuan menanyakan pada korban pemerkosaan dengan pertanyaan yang sama, yakni apakah si korban menikmati pemerkosaan yang dialaminya. "Ini tragedi bagi perempuan dan anak," kata Eva.
Sebelumnya, pada Senin lalu saat uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung di hadapan Komisi Hukum DPR, Daming menolak hukuman mati bagi pelaku pemerkosaan. Namun, bukan ucapan itu yang bikin banyak orang geram, tapi alasan di baliknya. "Yang diperkosa dengan yang memperkosa ini sama-sama menikmati," kata Daming
Ucapan-ucapan seperti itu, Eva menambahkan, menunjukkan bahwa para hakim tidak pernah membaca produk undang-undang yang terkait dengan penanganan masalah gender. Dia meminta Ketua Mahkamah Agung menganggap ini sebagai permasalahan serius. "Karena pola pikir para hakim yang menekan terhadap perempuan merupakan indikator pengadilan yang seksisme," kata Eva. Seksisme adalah prasangka atau diskriminasi berdasarkan gender.
AMIRULLAH
Berita terkait
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
23 jam lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
1 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaPrabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
1 hari lalu
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaTerkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
2 hari lalu
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaWacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan
2 hari lalu
Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).
Baca SelengkapnyaFathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
2 hari lalu
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan
2 hari lalu
Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.
Baca SelengkapnyaDPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi
2 hari lalu
DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.
Baca SelengkapnyaMK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR
2 hari lalu
MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaSuplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional
3 hari lalu
Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.
Baca Selengkapnya