PDIP: Ucapan Daming Adalah Tragedi  

Reporter

Editor

Amirullah

Selasa, 15 Januari 2013 13:01 WIB

Eva Kusuma Sundari. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Ucapan calon hakim agung Daming Sanusi terus menuai kecaman. Daming dianggap tidak mempunyai empati terhadap korban pemerkosaan. "Itu ucapan yang tidak agung yang menunjukkan tidak adanya empati terhadap isu pemerkosaan," kata anggota Komisi Hukum DPR Eva Kusuma Sundari pada Tempo, Selasa, 15 Januari 2013.

Menurut Eva, Daming seharusnya tidak menjadikan isu pemerkosaan sebagai candaan. Sebab, selain menjadi perhatian dalam hak asasi manusia, kasus pemerkosaan juga menimbulkan ekses traumatik bagi korbannya. "Dia tidak siap jadi hakim agung, karena untuk berempati saja tidak mampu," kata Eva.

Kurangnya sensitivitas ini, dia menambahkan, akan membuat Daming gagal dalam memberikan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga, HAM, UU Anti-diskriminasi terhadap Perempuan, UU Perlindungan Anak, dan UU Sistem Peradilan Anak. "Mindset-nya sudah opresif terhadap perempuan," kata politikus PDIP ini.

Eva juga menilai ucapan Daming ini menegaskan adanya problem kelembagaan di Mahkamah Agung. Sebab, Eva juga pernah mendapat laporan kasus di Pengadilan Negeri Depok, di mana hakim perempuan menanyakan pada korban pemerkosaan dengan pertanyaan yang sama, yakni apakah si korban menikmati pemerkosaan yang dialaminya. "Ini tragedi bagi perempuan dan anak," kata Eva.

Sebelumnya, pada Senin lalu saat uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung di hadapan Komisi Hukum DPR, Daming menolak hukuman mati bagi pelaku pemerkosaan. Namun, bukan ucapan itu yang bikin banyak orang geram, tapi alasan di baliknya. "Yang diperkosa dengan yang memperkosa ini sama-sama menikmati," kata Daming

Ucapan-ucapan seperti itu, Eva menambahkan, menunjukkan bahwa para hakim tidak pernah membaca produk undang-undang yang terkait dengan penanganan masalah gender. Dia meminta Ketua Mahkamah Agung menganggap ini sebagai permasalahan serius. "Karena pola pikir para hakim yang menekan terhadap perempuan merupakan indikator pengadilan yang seksisme," kata Eva. Seksisme adalah prasangka atau diskriminasi berdasarkan gender.

AMIRULLAH

Berita terkait

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

23 jam lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

1 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

2 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

2 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

2 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

2 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

2 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

2 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

3 hari lalu

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.

Baca Selengkapnya