Suasana belajar mengajar dengan menerapkan program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di SMAN 2 Surabaya, Jatim, Rabu (9/1). ANTARA/M Risyal Hidayat
TEMPO.CO, Surakarta - Mahkamah Konstitusi membubarkan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) karena dinilai tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Wali Kota Surakarta Hadi Rudyatmo masih menunggu langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan soal nasib sekolah-sekolah tersebut.
"Kami tidak risau ada atau tidak ada RSBI. Kami hanya menginginkan masyarakat mendapatkan pendidikan yang berkualitas," katanya kepada wartawan di Balai Kota Surakarta, Rabu, 9 Januari 2013. Selain itu dia berharap tidak ada pungutan yang melebihi kemampuan wali murid.
Hadi berharap pembubaran RSBI tidak mengurangi kualitas pendidikan di Surakarta. Sekolah RSBI di Surakarta, seperti Sekolah Dasar Cemara 2, Sekolah Menengah Pertama 1 dan 4, dan Sekolah Menengah Atas 1 dan 3 Surakarta.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Surakarta, Rakhmat Sutomo, menunggu instruksi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan soal pembubaran sekolah RSBI, "Karena itu program Kementerian," katanya.
Rakhmat menolak mengomentari apakah kehadiran RSBI dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Surakarta. Menurut dia, dia tidak punya kapasitas untuk menilai. "Kami hanya ingin pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Solo," kata dia.
Koordinator Masyarakat Peduli Pendidikan Surakarta, Hastin Dirgantari, menyambut baik pembubaran RSBI. Sebab selama ini tidak ada bukti apakah RSBI dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. "Toh tanpa RSBI banyak orang pintar di Indonesia," katanya.
Menurut Hastin, kehadiran RSBI justru bermasalah. Sebab pelaksanaan di lapangan tidak sesuai harapan. Misalnya soal kesiapan tenaga pendidik untuk berbahasa Inggris. "Kalau mau buat sekolah dengan bahasa Inggris, mestinya pengajarnya sudah lebih dulu punya kemampuan bahasa Inggris. Tidak seperti sekarang yang dipaksakan harus bisa bahasa Inggris," katanya.
Dia menilai RSBI adalah program yang tidak matang dan terburu-buru dari pemerintah pusat, sehingga memang layak untuk dibubarkan. "Ke depan saya berharap pemerintah tidak main-main dengan pendidikan. Kasihan siswa yang selalu menjadi kelinci percobaan," katanya.
