TEMPO.CO, Subang - Alokasi dana pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, Jawa Barat, pada tahun anggaran 2013 yang mencapai Rp 700 miliar mayoritas habis dipakai untuk membayar gaji guru. "Yang diperuntukkan buat membangun sarana dan prasarana mencapai Rp 103 miliar," kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, E.Kusdinar, saat dihubungi Selasa, 8 Januari 2013.
Menurut Kusdinar, beban pembayaran gaji yang begitu besar disebabkan jumlah guru yang ada di daerahnya yang mencapai 8.000 orang. "Jumlah itu merupakan 2/3 jumlah total PNS yang ada di Subang," ujarnya.
Ia memastikan dengan dana Rp 103 miliar yang bersumber dari APBD murni sebesar Rp 64 miliar dan bantuan pusat Rp 39 miliar, pembangunan sarana dan prasaran pendidikan pada tahun anggaran 2013 akan berhasil secara signifikan. "Proyeksi prioritas kami merehab gedung sekolah SD, SMP dan SMK dan pengadaan buku serta perlatan multimedia," ujarnya.
Ia menyebutkan, dari 860 gedung SD Negeri yang ada yang memerlukan rehabiltasi hanya 10 persennya saja. Meski begitu, masih belum bisa merinci biaya yang diperlukan buat alokasi pengadaan buku, peranti multimedia dan biaya rehabilitasi yang diperlukan dengan alasan masih menyusun rencana anggaran pembangunannya (RAB) serta masih menunggu petunjuk teknisnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Subang, Ahmad Sobari, mengatakan, alokasi dana pendidikan mencapai 41 persen dari total APBD 2013 Kabupaten Subang sebesar Rp 1,5 triliun. "Alokasi anggaran dinas pendidikan merupakan yang terbesar dari semua satuan organiasi perangkat daerah (SOPD) yang ada di Subang," kata Ahmad.
Hanya saja, penggunaannya memang sebagian besar diperuntukan buat membayar gaji. "Tapi, meski begitu, anggaran buat alokasi pembangunan sarana dan prasarananya sudah mencapai 20 persen seperti diamanatkan Undang-undang," tutur Ahmad.
NANANG SUTISNA
Berita terkait
Mendagri Tito Karnavian Dorong Pemda Percepat Realisasi Belanja APBD
5 hari lalu
Tito Karnavian menekankan pentingnya realisasi APBD dalam pengendalian tingkat inflasi.
Baca SelengkapnyaRatusan Daerah Belum Salurkan Tunjangan Profesi Guru
9 hari lalu
Hingga pekan kedua Mei 2024, hanya 26 pemerintah daerah yang menyalurkan tunjangan profesi guru (TPG) ke rekening para guru.
Baca SelengkapnyaWacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda
27 hari lalu
Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.
Baca SelengkapnyaDua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?
42 hari lalu
Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?
Baca SelengkapnyaJelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini
6 Maret 2024
Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaAPBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun
18 Februari 2024
Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.
Baca Selengkapnya5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan
7 Februari 2024
Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial
6 Februari 2024
Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaMahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD
20 Januari 2024
Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.
Baca SelengkapnyaGibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah
18 Januari 2024
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).
Baca Selengkapnya