5.000 Lembar e- KTP Mojokerto Tertukar

Reporter

Editor

Eko Ari Wibowo

Kamis, 3 Januari 2013 17:35 WIB

E-KTP. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Surabaya - Sebanyak lima ribu lembar e-KTP di wilayah Kabupaten Mojokerto tertukar dengan e-KTP milik warga dari tiga daerah lain, yaitu Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, dan Kota Semarang.

Nurhono, Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Mojokerto, mengatakan kekeliruan ini bukan karena salah cetak, tetapi salah pengiriman. "Karena ada kesalahan dalam pengiriman ini, kita tunda dulu pembagian ke warga," katanya pada Kamis, 3 Januari 2013. Tertukarnya KTP ini tidak disengaja.

E-KTP itu tertukar di dua kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Warga Kecamatan Pungging, misalnya, menerima 2 ribu lembar e-KTP yang seharusnya milik 1.500 warga Kabupaten Bojonegoro dan 500 penduduk Kota Semarang. Sedangkan 1.000 lembar e-KTP yang seharusnya untuk warga di Kecamatan Soko, Mojokerto, tertukar dengan KTP milik penduduk Kabupaten Tuban.

Pada program e-KTP ini, Dinas Kependudukan Kabupaten Mojokerto seharusnya menerima lebih dari 626 ribu lembar e-KTP dari Kementerian Dalam Negeri. Akibat adanya salah kirim, 5 ribu milik penduduk Kabupaten Mojokerto belum bisa dibagikan.

“Karena kejadian ini, seluruh e-KTP dikembalikan ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta" katanya. Diharapkan insiden ini tidak membuat program ini terlambat selesai dari jadwal.

SONY WIGNYA WIBAWA

Kementerian Dalam Negeri

Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

9 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

12 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

49 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

55 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya