PAN Setuju Masa Reses DPR Diperpendek
Rabu, 2 Januari 2013 10:25 WIB
TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO , Jakarta - Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional, Teguh Juwarno, menyambut baik rencana Ketua DPR, Marzuki Alie, yang hendak mempersingkat masa reses. “Kalau memang direalisasikan, akan kami dukung,” ujarnya melalui pesan singkat, Selasa, 1 Januari 2013. Teguh setuju beban DPR dalam soal legislasi masih besar sementara waktu pembahasan terbatas. Menurut dia, jika masa reses dipersingkat, tugas anggota Dewan dalam menjaring aspirasi warga bisa dibuat lebih intensif. Sebelumnya, Marzuki Alie menyarankan agar masa reses anggota Dewan mulai masa sidang ketiga 2012-2013 diperpendek. Hal ini untuk meningkatkan efektivitas kerja legislatif. "Berbagai usaha kami lakukan untuk membenahi sistem dan saya usulkan penambahan hari sidang," kata Marzuki, Senin, 31 Desember 2012. Menurut dia, selama ini ada beberapa jadwal reses yang terlalu panjang sehingga mengurangi masa sidang. Idealnya, masa reses anggota Dewan, kata dia, maksimal dua minggu. Usul penambahan masa sidang dan pembatasan waktu reses ini sudah dibicarakan Marzuki dengan Sekretaris Jenderal DPR. Usul ini pun secara informal sudah dibicarakan dengan beberapa pimpinan Dewan lain. "Mereka semua setuju karena bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan produk legislasi," kata Marzuki.SATWIKA MOVEMENTI
Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club
4 jam lalu
Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club
Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.
Baca Selengkapnya
Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL
13 jam lalu
Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL
Baca Selengkapnya
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
2 hari lalu
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca Selengkapnya
Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
2 hari lalu
Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca Selengkapnya
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
2 hari lalu
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
3 hari lalu
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca Selengkapnya
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
4 hari lalu
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca Selengkapnya
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
5 hari lalu
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca Selengkapnya
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
5 hari lalu
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca Selengkapnya
Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
5 hari lalu
Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
1 jam lalu
1 jam lalu
3 jam lalu
4 jam lalu
6 jam lalu
8 jam lalu
9 jam lalu
11 jam lalu
13 jam lalu
13 jam lalu