Anggaran Membuat Peraturan Daerah Yogya Membengkak

Reporter

Editor

Raihul Fadjri

Minggu, 30 Desember 2012 18:57 WIB

Warga Kraton Yogyakarta menonton siaran langsung pelantikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X melalui televisi di Pagelaran Kraton, Yogyakarta, Rabu (10/10). TEMPO/Suryo Wibowo

TEMPO.CO, Yogyakarta - DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta mengalokasikan anggaran Rp 500 juta untuk membuat satu peraturan daerah pada 2013. Jumlah ini naik dibandingkan dengan 2012 yang hanya berkisar Rp 400 juta untuk tiap perda. Selama 2013, DPRD DIY menargetkan merampungkan 14 raperda, termasuk raperda keistimewaan yang naskahnya akan diserahkan tim pemerintah pada Januari 2013.

Pada 2013 biaya untuk program legislatif besar, karena ada perda keistimewaan yang jadi prioritas. “Pada awal 2013 ada perda mendesak, yakni perda tentang keistimewaan, yang diperkirakan butuh proses lebih panjang sehingga anggaran disesuaikan,” kata Sekretaris Komisi B DPRD DIY Agus Mulyono kepada Tempo, kemarin.

Agus menjelaskan, meski sudah ada Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012, turunan tiap sektor harus dibahas lebih terperinci dalam sejumlah perda. Antara lain bidang pertanahan, kebudayaan, tata ruang, kelembagaan, dan pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. “Anggaran itu besar karena jika dibentuk panitia khusus akan banyak dengar pendapat, konsultasi ke lembaga terkait, dan kunjungan kerja,” kata dia.

DPRD DIY juga menyiapkan anggaran Rp 50 juta untuk menampung raperda inisiatif. Dalam satu tahun biasanya ada empat raperda insitaif yang diusulkan.

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, menilai spirit keistimewaan DIY dengan angka kemiskinan tertinggi di atas standar nasional Indonesia, dilihat dari angka anggaran pembuatan perda hingga Rp 500 juta, menjadi tidak etis. "Seharusnya DPRD DIY tidak perlu mengikuti ritual legislatif seperti yang dilakukan wakil rakyat di tingkat pusat DPR RI," kata Ari.

Menurut Ari, membengkaknya biaya pembuatan perda itu habis untuk kunjungan kerja dan konsultasi atau studi banding, sama halnya DPRD tak melihat sumber daya yang dimiliki DIY. "DIY punya kampus dan intelektual untuk konsultasi atau pendalaman draf naskah akademik perda yang diajukan eksekutif. Selama ini kan belum menempuh upaya itu, sehingga akhirnya biaya membengkak," kata dia.

PRIBADI WICAKSONO

Terpopuler

Tersesat di Sempu 3 Hari, Pasangan ini Makan Daun
'Rhoma Irama, Tokoh Pemersatu'
Siapa Tersangka Baru Kasus Korupsi Al-Quran?
Bus Pariwisata Tabrakan, 3 Tewas
Rhoma Irama: Saya Siap Jadi Capres, Asal...
Perilaku Seksual Pelajar Surabaya Semakin Memprihatinkan
LPSK Siap Lindungi Vincent, Eks Pegawai Asian Agri
Siapapun Bisa Belajar Jadi Nabi di Israel
Artefak Berhala di Yerusalem Ditemukan
Pesiar Mewah Berujung Diare Hebat

Berita terkait

Cerita dari Kampung Arab Kini

10 hari lalu

Cerita dari Kampung Arab Kini

Kampung Arab di Pekojan, Jakarta Pusat, makin redup. Warga keturunan Arab di sana pindah ke wilayah lain, terutama ke Condet, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

Begini Antusiasme Ribuan Warga Ikuti Open House Sultan Hamengku Buwono X

14 hari lalu

Begini Antusiasme Ribuan Warga Ikuti Open House Sultan Hamengku Buwono X

Sekda DIY Beny Suharsono menyatakan open house Syawalan digelar Sultan HB X ini yang pertama kali diselenggarakan setelah 4 tahun absen gegara pandemi

Baca Selengkapnya

Menengok Sejarah 13 Maret sebagai Hari Jadi DIY dan Asal-usul Nama Yogyakarta

50 hari lalu

Menengok Sejarah 13 Maret sebagai Hari Jadi DIY dan Asal-usul Nama Yogyakarta

Penetapan 13 Maret sebagai hari jadi Yogyakarta tersebut awal mulanya dikaitkan dengan Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755

Baca Selengkapnya

DI Yogyakarta Berulang Tahun ke-269, Tiga Lokasi Makam Pendiri Mataram Jadi Pusat Ziarah

54 hari lalu

DI Yogyakarta Berulang Tahun ke-269, Tiga Lokasi Makam Pendiri Mataram Jadi Pusat Ziarah

Tiga makam yang disambangi merupakan tempat disemayamkannya raja-raja Keraton Yogyakarta, para adipati Puro Pakualaman, serta leluhur Kerajaan Mataram

Baca Selengkapnya

Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

58 hari lalu

Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menegaskan tidak boleh ada sweeping rumah makan saat Ramadan. Begini penjelasannya.

Baca Selengkapnya

Badai Tropis Anggrek Gempur Gunungkidul, Ada 27 Kerusakan

20 Januari 2024

Badai Tropis Anggrek Gempur Gunungkidul, Ada 27 Kerusakan

Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mencatat 27 kejadian kerusakan dampak Badai Tropis Anggrek yang terdeteksi di Samudera Hindia.

Baca Selengkapnya

Yogyakarta Dilanda Hujan Lebat dan Angin Kencang, BMKG : Potensi Sama sampai Minggu

4 Januari 2024

Yogyakarta Dilanda Hujan Lebat dan Angin Kencang, BMKG : Potensi Sama sampai Minggu

BMKG menjelaskan perkiraan cuaca Yogyakarta dan sekitarnya hingga akhir pekan ini, penting diketahui wisatawan yang akan liburan ke sana.

Baca Selengkapnya

Jadi Sorotan karena Dukung Gibran, Begini Sejarah Terbentuknya Satpol PP

4 Januari 2024

Jadi Sorotan karena Dukung Gibran, Begini Sejarah Terbentuknya Satpol PP

Satpol PP tak lepas dari sejarah kependudukan Belanda. Daerah yang pertama kali membentuk Satpol PP adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Baca Selengkapnya

Gunung Merapi Keluarkan Awan Panas, Sejumlah Desa Terkena Dampak

8 Desember 2023

Gunung Merapi Keluarkan Awan Panas, Sejumlah Desa Terkena Dampak

Gunung Merapi di perbatasan antara Jawa Tengah dan Yogyakarta mengeluarkan awan panas guguran.

Baca Selengkapnya

Kader PSI Ade Armando Dilaporkan ke Polisi Dijerat UU ITE, Begini Bunyi Pasal dan Ancaman Hukumannya

8 Desember 2023

Kader PSI Ade Armando Dilaporkan ke Polisi Dijerat UU ITE, Begini Bunyi Pasal dan Ancaman Hukumannya

Politikus PSI Ade Armando dipolisikan karena sebut politik dinasti di Yogyakarta. Ia dituduh langgar Pasal 28 UU ITE. Begini bunyi dan ancaman hukuman

Baca Selengkapnya