TEMPO Interaktif, Jakarta: Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Gantar Indramayu tempat pesantren Ma'had Al-Zaytun berada, menemukan bukti kejanggalan proses pemilihan presiden di pesantren itu. Bukti itu berupa kopi kertas hasil perolehan suara di Al-Zaytun yang formatnya berbeda dengan format resmi KPU. Temuan tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif Pusat Reformasi Pemilu atau Center for Electoral Reform (Cetro) Hadar Nabir Gumay kepada Tempo News Room Senin (12/7) melalui sambungan telepon. Meskipun formatnya berbeda, kata Hadar, diatas kertas tersebut ada simbol KPU yang bentuknya sedikit tidak rapi dibandingkan logo aslinya. "Dan yang lebih aneh, di atas simbol itu ada tulisan Bismillah," ujar Hadar. Bagaimanapun juga dia tidak bisa memastikan apakah laporan tersebut akan disampaikan ke KPU atau untuk keperluan kalangan dalam pesantren. "Tapi kalau untuk keperluan intern kenapa harus ada simbol KPU?," ujarnya heran.Lebih lanjut Hadar menjelaskan, laporan hasil perolehan suara tersebut tetap disampaikan dalam bahasa Indonesia, bukan Bahasa Arab seperti rumor yang berkembang. Judul laporan tersebut adalah "Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Ma'had Al-Zaytun, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat".Sedangkan untuk isi perolehan suara, tambah Hadar, tetap sama seperti yang diberitakan beberapa media. "Dari total 83 TPS yang ada di pesantren tersebut, Wiranto menang dengan presentase 99,80 persen," jelasnya. Berdasarkan laporan Al-Zaytun tersebut, 24.794 orang memilih Wiranto dari 24.839 pemilih yang sah. Sedangkan yang memilih Megawati ada 6 orang atau 0,02 persen, Amien Rais 21 orang atau 0,08 persen, pemilih Susilo Bambang Yudhoyono 16 orang atau 0,06 persen, dan pemilih Hamzah Haz 2 orang atau 0,01 persen.Dalam kesempatan terpisah anggota Panwas kecamatan Gantar, Sudirman Ganda Atmadja, mengatakan akan menindaklanjuti temuan ini. "Sekarang sudah proses klarifikasi di Panwas Jabar (Jawa Barat)," ujar Sudirman kepada Tempo News Room via telepon hari ini. Jika terbukti terjadi pelanggaran, jelasnya, Panwaslu akan melakukan tindakan sesuai jalur hukum. "Kalau ada kesengajaan dan indikasi pidana maka kasusnya akan ditangani polisi," kata dia. Selain itu akan ada tindakan administratif dengan kemungkinan terburuk pemilihan ulang.Sudirman menambahkan, temuan yang terkumpul sebenarnya tidak hanya kertas laporan perolehan suara. "Kami juga menemukan adanya kartu ganda dan indikasi keanehan angka perolehan," kata dia. Kartu ganda yang dimaksud adalah adanya kartu pemilih dengan satu nama yang berada di dua daerah, yaitu desa Mekar Jaya dan di lokasi pesantren.Sampai saat berita ini diturunkan belum ada rekomendasi dari Panwas Jabar. Sedangkan KPU Jabar sendiri sudah memutuskan tidak memasukkan dulu hasil perolehan suara Al-Zaytun ke dalam tabulasi suara Jabar. Tindakan tersebut sudah dinilai benar oleh Hadar. Di lain pihak dia menyayangkan sikap KPU pusat yang dinilai terlalu tergesa-gesa mengeluarkan pernyataan bahwa proses pemilihan di Al-Zaytun sudah sesuai prosedur.Rina Rachmawati - Tempo News Room