TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Umum Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdurrahman Wahid (Gus Dur), meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibubarkan dan diganti dengan KPU yang baru. Hal itu diutarakannya dalam konferensi pers yang diadakan di Gedung PBNU, Minggu (11/7). Menurut Gus Dur, KPU telah melakukan kecerobohan kerja, kecurangan sikap, dan manipulasi penghitungan suara. Hal tersebut telah melanggar UU No. 23 Tahun 1991, UU No. IV Tahun 1997, serta berbagai aspek dari UU No.12 Tahun 2003 dan UU No 23 Tahun 2003. Saya nggak perlu sampaikan, itu kewajiban dari pemerintah untuk mengetahui pelanggaran undang-undang. Saya hanya minta pelanggaran undang-undang itu ditindak. Ada empat undang-undang, semua dilanggar, kata Gus Dur.Pelanggaran yang paling jelas, paling baru ada pada UU No 23/2003, pasal 56 tentang penghitungan suara di mana KPU membuat surat edaran memperbolehkan atau menganggap sah suara yang dobel. Ini jelas melanggar UU, kok semua diam saja, tambah Gus Dur."Bukti manipulasi perhitungan suara ada semua, ada laporannya, nggak dianggap semua. Jangankan saya, KPPS sendiri lapor, tapi nggak dianggap oleh KPU," tandasnya.Gus Dur juga menyampaikan kekhawatirannya jika pada pemilu putaran kedua nanti KPU masih akan mengulangi hal yang sama. Kalau ingin punya pemerintahan yang bersih, bubarkan dulu KPU, bentuk KPU baru dari orang-orang yang benar-benar objektif, tambahnya.Ditanya apakah berarti akan melakukan pemilihan umum ulang, Gus Dur mengatakan terserah KPU baru yang akan terbentuk nantinya. Saya sudah teriak dari pemilihan legislatif lalu, cuma kita nggak mau bangun. Sekarang sudah begini, baru bangun, katanya.Dalam kesempatan tersebut, Gus Dur juga mengungkapkan nama-nama anggota KPU yang harus diganti, yaitu Nazaruddin Sjamsuddin, Ramlan Surbakti, Chusnul Mar'iyah, Hamid Awaludin, Anas Urbaningrum, Daan Dimara. Lebih lanjut Gus Dur mengusulkan nama-nama sebagai penggantinya, antara lain Imam Prasodjo, Todung Mulya Lubis, dan Romo Mudji.Gus Dur sendiri enggan membeberkan apa kesalahan mereka. Karena saya nggak mau menghancurkan karir mereka. Saya hanya tuntut, tergantung aparat hukum untuk menyelidiki dan menyidik, kata Gus Dur. Tito Sianipar - Tempo News Room