Anggota DPRD Kupang Diancam 20 Tahun Penjara

Reporter

Editor

Minggu, 11 Juli 2004 12:26 WIB

TEMPO Interaktif, Kupang:Ferdinan Therik, anggota Komisi C DPRD Kota Kupang, diancam hukuman 20 tahun karena menyalahgunakan kewenangannya dengan menyunat dana imbal swadaya untuk enam SLTP di Kota Kupang sebesar Rp 140 juta untuk kepentingan pribadi. Ferdinan didakwa jaksa penuntut umum (JPU) dengan pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.JPU I Ketut Sukada, dalam dakwaannya yang dibacakan dalam persidangan perdana Sabtu (10/7) di Pengadilan Negeri Kupang mengatakan, terdakwa Ferdinan menggunakan uang tersebut untuk membeli mobil Kijang, membeli aksesoris serta menyelesaikan administrasi mobil dan sisanya digunakan untuk tiket pesawat terbang Kupang-Jakarta pergi pulang, belanja kebutuhan rumah tangga, biaya hotel dan berfoya-foya. Kasus korupsi yang melibatkan anggota DPRD Kota Kupang dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ini bermula dari proyek peningkatan fasilitas dan pemberdayaan SKTP tahun anggaran 2003 bagi 10 SLTP swasta di Kota Kupang. Terdakwa yang kebetulan duduk sebagai anggota Komisi C yang membidangi keuangan merasa memiliki andil yang cukup dalam proyek tersebut sehingga meminta imbalan dari enam SLTP masing-masing Rp 20 juta untuk kegiatan monitoring dan Rp 5 juta untuk kegiatan pelaporan sehingga total dana yang berhasil disunat sebanyak Rp 140 juta. Belakangan, perbuatan terdakwa diketahui setelah ada pengaduan dari pengelola enam SLTP swasta tersebut. Terdakwa kemudian dilaporkan ke penyidik Polresta Kupang. Dalam penyidikan terbukti bahwa ada indikasi penyalahgunaan kewenangan dan negara dirugikan sebesar Rp140 juta. Jems de Fortuna - Tempo News Room

Berita terkait

Tiga Aspek Membangun Pendidikan Ala Marten Taha

2 hari lalu

Tiga Aspek Membangun Pendidikan Ala Marten Taha

Pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas Wali Kota Gorontalo Marten Taha. Program serba gratis sejak lahir hingga meninggal, dari sekolah sampai kesehatan.

Baca Selengkapnya

Perlunya Contoh Orang Tua dan Guru dalam Pendidikan Karakter Anak

5 hari lalu

Perlunya Contoh Orang Tua dan Guru dalam Pendidikan Karakter Anak

Psikolog menyebut pendidikan karakter perlu contoh nyata dari orang tua dan guru kepada anak karena beguna dalam kehidupan sehari-hari.

Baca Selengkapnya

Mayoritas Gaji Dosen di Bawah Rp 3 Juta, SPK: 76 Persen Terpaksa Kerja Sampingan

5 hari lalu

Mayoritas Gaji Dosen di Bawah Rp 3 Juta, SPK: 76 Persen Terpaksa Kerja Sampingan

Hasil riset Serikat Pekerja Kampus: sebagian besar dosen terpaksa kerja sampingan karena gaji dosen masih banyak yang di bawah Rp 3 juta.

Baca Selengkapnya

Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik

5 hari lalu

Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik

Gibran berharap Pemerintah Kota Solo dapat menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh anggota DPRD.

Baca Selengkapnya

Kisah Ki Hadjar Dewantara Sebelum Jadi Bapak Pendidikan: Wartawan Kritis Musuh Belanda

6 hari lalu

Kisah Ki Hadjar Dewantara Sebelum Jadi Bapak Pendidikan: Wartawan Kritis Musuh Belanda

Sebelum memperjuangkan pendidikan, Ki Hadjar Dewantara adalah wartawan kritis kepada pemerintah kolonial. Ia pun pernah menghajar orang Belanda.

Baca Selengkapnya

Makna Logo Pendidikan Tut Wuri Handayani, Ada Belencong Garuda

6 hari lalu

Makna Logo Pendidikan Tut Wuri Handayani, Ada Belencong Garuda

Makna mendalam dibalik logo pendidikan Indonesia, Tut Wuri Handayani

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

6 hari lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

Politikus di Rusia Diguncang Silang Pendapat soal Isu Gay

6 hari lalu

Politikus di Rusia Diguncang Silang Pendapat soal Isu Gay

Alexandr Khinstein menilai politikus yang bertugas di lembaga pendidikan atau anak-anak tak boleh penyuka sesama jenis atau gay.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

8 hari lalu

Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak untuk melakukan kajian yang matang sebelum menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi sesuai UU DKJ.

Baca Selengkapnya

USAID Kerja Sama dengan Unhas, ITB dan Binus

11 hari lalu

USAID Kerja Sama dengan Unhas, ITB dan Binus

Program USAID ini untuk mempertemukan pimpinan universitas, mitra industri, dan pejabat pemerintah

Baca Selengkapnya