TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Timur Pradopo, membeberkan tiga ancaman gangguan keamanan dan ketertiban paling utama yang akan dihadapi Polri. Ketiga ancaman itu: konflik komunal pemilihan kepala daerah, sengketa perburuhan, dan sengketa areal perkebunan dan tambang.
Timur mengatakan, ketiga hal itu merupakan potensi gangguan keamanan dan ketertiban nasional. "Sengketa perburuhan yang dalam aksi demonstrasi diwarnai tindak anarkistis," kata Timur Pradopo, dalam acara serah-terima jabatan Kepala Korps Brimob Polri di Markas Komando Brigade Mobil, Kelapa Dua, Cimanggis, Depok, Rabu, 12 Desember 2012. Selain itu, ujar Timur, aksi sweeping oleh buruh akan mengganggu investasi di Indonesia.
Menurut Kapolri, ketiga potensi gangguan keamanan dan ketertiban itu merupakan ancaman riil, selain ancaman dari kelompok kriminal bersenjata dan aksi teror. "Apalagi dalam waktu dekat ada pengamanan KTT APEC serta pemilu," ujarnya.
Karena itu, Timur meminta Kepala Brimob untuk memetakan potensi kekuatan dalam menghadapi potensi gangguan keamanan dan ketertiban itu. Tapi, katanya, penguasaan terhadap prosedur tetap harus terus ditingkatkan. "Sehingga segala tindakan bisa dilakukan secara tetap, benar, dan terukur," ujar Timur. Sebagai tulang punggung kekuatan pengaman, kata Timur, tindakan yang dilakukan harus terorganisasi.
Kepala Korps Brigade Mobil Polri yang baru, Brigadir Jendral Unggung Cahyono, mengatakan dalam tindakan pengamanan aksi massa, dia berkomitmen untuk tidak bertindak represif. "Tidak akan menggunakan peluru tajam atau karet," katanya. Peralatan penghalau massa seperti water canon dan gas air mata sudah cukup efektif di lapangan.
DAVID PRIYASIDHARTA
Berita Terpopuler:
10 Alasan 21 Desember 2012 Bukan Kiamat
Soal Habibie, Anwar Ibrahim Angkat Bicara
VIDEO Pidato Habibie di Malaysia
Mendagri Akan Beri Sanksi Alex Noerdin
Lecehkan Habibie, Malaysia Dapat Surat Kecaman
Berita terkait
Mas Dhito Salurkan BLT Bagi 12.449 Buruh Pabrik Rokok
23 November 2023
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyerahkan secara simbolis Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Baca SelengkapnyaRuang Kesetaraan Gender di Kepolisian RI
4 September 2023
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan ruang dan kesempatan kepada polisi wanita untuk meningkatkan kapasitas di kepolisian.
Baca SelengkapnyaKepolisian Panggil Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk Dalami Dugaan Pungli Seleksi Wasit Liga 1
17 Juli 2023
Satgas Anti Mafia Bola saat ini tengah melakukan penyelidikan dugaan pungli seleksi wasit Liga 1 dan Liga 2. Ketua Umum PSSI Erick Thohir diperiksa.
Baca SelengkapnyaRatusan Buruh Pabrik di Majalengka Kesurupan, Adakah Penjelasan Ilmiah?
9 Juli 2023
Ratusan buruh pabrik di Majalengka diduga mengalami kesurupan massal. Bisakah kesurupan dijelaskan secara ilmiah?
Baca SelengkapnyaLBM PBNU Tolak Pengaturan Tembakau di RUU Kesehatan yang Disetarakan dengan Narkoba
8 Mei 2023
LBM PBNU memprotes penempatan tembakau pada kelompok zak adiktif dalam RUU Kesehatan, minta pengaturan soal tembakau dihapus total dalam RUU tersebut.
Baca Selengkapnya5 Fakta PHK Pabrik Puma Jelang Lebaran, Mulai dari Alasan hingga Kepastian THR
5 April 2023
Pabrik Puma PHK 1.163 buruh jelang Lebaran. Berikut 5 fakta seputar hal tersebut.
Baca Selengkapnya1.136 Buruh Pabrik Puma Kena PHK Menjelang Lebaran, Disnaker: Tetap Terima THR
5 April 2023
Kepala Disnaker mengatakan ribuan buruh kena PHK setelah pabrik garmen brand Puma itu tutup karena bangkrut.
Baca SelengkapnyaTolak UU Cipta Kerja, 5 Juta Buruh di 100 Ribu Pabrik Bakal Mogok Nasional
21 Maret 2023
Sebanyak 5 juta buruh dari 100 pabrik direncakan mogok nasional menolak disahkannya Perpu Cipta Kerja jadi UU Cipta Kerja.
Baca SelengkapnyaKapolda NTT Irjen Pol Johanis Asadoma: Petinju Berprestasi Akan Mendapat Prioritas Masuk Polri
17 Maret 2023
Kapolda NTT, Irjen Pol Johanis Asadoma, berharap petinju dari provinsi tersebut dapat menorehkan prestasi gemilang dan membawa nama harum daerah.
Baca SelengkapnyaSering Diadukan Masyarakat, Polri Janji Dengarkan Masukan Publik
11 Desember 2022
Polri menjadi lembaga yang paling sering diadukan masyarakat. Jumlah laporan terhadap polisi sepanjang 2022 adalah 232 kasus.
Baca Selengkapnya