TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat menilai kabinet pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak kompak. Hal ini terlihat saat rapat gabungan antara Menteri Pertahanan, Sekretaris Kabinet, Panglima TNI, dan Menteri Keuangan dengan Komisi Pertahanan kemarin malam.
"Menteri mendapat arahan dari Presiden, tapi terjemahannya berbeda-beda," kata anggota Komisi Pertahanan, Dolfie O.F.P., kepada Tempo di kompleks parlemen, Senayan, Selasa, 11 Desember 2012. Ia melihat ketidakharmonisan itu saat seorang menteri melihat kekurangan menteri lain. "Jadi siapa yang mengkoordinasi menteri-menteri ini?"
Dalam rapat gabungan kemarin, Menteri Keuangan Agus Martowardodjo menyatakan tidak akan mencabut blokir anggaran optimalisasi Kementerian Pertahanan sebelum mendapatkan penjelasan mengenai pengadaan alutsista ini. Ada sejumlah dokumen yang memerlukan telaah dari Kementerian Keuangan. "Masih ada yang harus diselesaikan di internal pemerintahan," kata Agus.
Dipo Alam mengelak sudah memerintahkan pemblokiran anggaran Kementerian Pertahanan. Dipo menjelaskan, dia menerima laporan masyarakat mengenai adanya dugaan kongkalikong dalam penganggaran ini. Dia lalu mengirimkan surat kepada Menteri Pertahanan tertanggal 24 Juli 2012. "Kami konfirmasi ke staf dan wakil menteri," kata dia.
Atas dasar laporan itu, Dipo lalu melaporkan tiga kementerian ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia tidak bersedia menyebutkan kementerian apa saja yang dia laporkan ke KPK. "Silakan tanya ke KPK," kata dia.
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro sudah membalas surat Dipo pada 26 Juli 2012. Usulan pemanfaatan dana optimalisasi ini berdasarkan inisiatif dari unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan. Ada dua matra yang mengajukan, yaitu Angkatan Laut dan Mabes TNI. Agus mengaku tidak bisa menjamin, jika blokir dibuka, pengadaan tetap dilakukan karena waktunya mepet.
Dolfie mengkritik, kondisi ini memperlihatkan perencanaan keuangan pemerintah buruk. Ketika tahun anggaran berakhir, sisa anggaran yang besar akan membuat defisit. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menegaskan tidak akan memberitakan tenggat waktu kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan internalnya. "Akhir tahun akan kami tanyakan sisa anggaran ini," kata dia.
WAYAN AGUS PURNOMO
Berita terpopuler lainnya:
Di Malaysia, Habibie Dianggap Pengkhianat Bangsa
Bupati Aceng ''Ditawari'' Wanita-wanita Ini
Habibie Pengkhianat Bangsa, Ini Tulisan Lengkapnya
Disebut Pengkhianat Bangsa, Habibie Center Santai
SBY Marah, Alex Noerdin di Amerika Serikat
Partai Demokrat Digerogoti Anak Kos
Berita terkait
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
11 jam lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
1 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
2 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
2 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
2 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
3 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
4 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca SelengkapnyaPeneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
4 hari lalu
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca SelengkapnyaBMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
7 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
7 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca Selengkapnya