Hatta Tuntut Permintaan Maaf Langsung dari Dahlan  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Selasa, 11 Desember 2012 10:51 WIB

Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Amanat Nasional, Muhammad Hatta, meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan, meminta maaf kepada anggota Dewan yang salah dia identifikasikan terkait tudingan pemerasan yang dilakukan sejumlah anggota DPR kepada perusahaan BUMN. "Belum langsung dari Pak Dahlan," kata Hatta sebelum sidang paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Selasa, 10 Desember 2012.

Hatta merupakan salah satu politikus yang salah diidentifikasi oleh Dahlan. Dahlan dalam suratnya kepada Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat menyebutkan tiga politikus, yaitu Muhammad Hatta, Andi Timo Pangerang, dan M. Ichlas El Qudsi yang hadir dalam pertemuan dengan Direksi PT Merpati Nusantara Airlines. Akan tetapi, ketiga politikus ini ternyata tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Dahlan sendiri sudah meralat ketiga nama ini.

Hatta menerangkan, Direktur Utama PT Merpati, Rudy Setyopurnomo, sudah meminta maaf perihal penyebutan nama dirinya dalam kasus pemerasan BUMN. Namun, Menteri Dahlan hingga saat belum meminta maaf ihwal salah identifikasi ini. Hatta menyatakan kesalahan penyebutan ini disebutkan dalam sidang paripurna. "Sebutkan bahwa penyebutan nama kami salah," kata dia.

Hingga saat ini, Komisi Keuangan DPR belum merencanakan kapan akan mensomasi Dahlan Iskan. Hatta menyatakan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan koleganya di Komisi. "Agar kejadian ini tidak terulang lagi," kata dia.

Dalam kasus dugaan pemerasan perusahaan BUMN, Badan Kehormatan menyatakan ada empat anggota Dewan yang terkena sanksi karena melanggar etika. Badan Kehormatan menyatakan tidak ada bukti upaya pemerasan yang dilakukan oleh anggota DPR. Anggota Dewan hanya terbukti melanggar etika kategori sedang dan ringan.

WAYAN AGUS PURNOMO

Terpopuler:

Di Malaysia, Habibie Dianggap Pengkhianat Bangsa

Habibie Pengkhianat Bangsa, Ini Tulisan Lengkapnya

Disebut Pengkhianat Bangsa, Habibie Center Santai

SBY Marah, Alex Noerdin di Amerika Serikat

Partai Demokrat Digerogoti Anak Kos

Empat Gubernur Mangkir, SBY Marah

Presiden SBY Frustrasi Hadapi Korupsi

Ruhut: Yang Korupsi Silakan Keluar dari Demokrat

Berita terkait

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

14 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

15 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

15 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

20 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

22 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

23 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

1 hari lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 hari lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya