TEMPO.CO, Medan - Unjuk rasa buruh memaksa 25 perusahaan di Medan dan sekitarnya tidak beroperasi hingga Kamis, 6 Desember 2012. Ribuan buruh menggelar unjuk rasa untuk menuntut revisi upah minimum provinsi (UMP) di Medan, Rabu, 5 Desember 2012.
"Aksi buruh sudah tidak bertanggung jawab. Sweeping yang dilakukan pada pagi hari membuat pabrik tidak melakukan produksi. Oleh karena itu pihak perusahaan menerapkan no work no pay," kata Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatera Utara, Johan Brien, kepada wartawan, Kamis, 6 Desember 2012.
Dia mengatakan, dari laporan yang dia terima, ada 25 perusahaan di Medan dan Deli Serdang yang tidak beroperasi karena aksi buruh sejak kemarin hingga hari ini. "Bagaimana kami bisa menggaji karyawan sementara pabrik tidak berproduksi?" ujar Johan.
Kepala Humas PT Musim Mas, Julius, mengatakan, perusahaan mereka merugi akibat unjuk rasa buruh yang terus berlangsung. "Buruh kami dipaksa ikut unjuk rasa. Kalau sudah begini siapa yang bekerja di pabrik?" katanya kepada Tempo.
Dia menyatakan, perusahaan minyak goreng dan turunannya itu merugi mendekati angka Rp 5 miliar jika sehari saja tidak beroperasi. "Padahal buruh PT Musim Mas digaji di atas UMP. Tapi karena kena sweeping, buruh kami terpaksa ikut unjuk rasa," kata Julius.
Aksi buruh di Medan terus berlanjut. Mereka menuntut kenaikan UMP sebesar Rp 2,2 juta, Kamis, 6 Desember 2012. Padahal, UMP telah ditetapkan Rp 1,375 juta. Namun angka itu tetap ditolak buruh."Kami akan terus menuntut UMP sebesar Rp 2,2 juta," kata Pahala Napitupulu, Ketua SBSI 1992.
SAHAT SIMATUPANG
Terpopuler
Laporan Dahlan, BK: Ada Anggota DPR Langgar Etika
BK DPR: Empat Anggota Dewan Langgar Etika
Tempo Gelar Malam ''Menjadi Indonesia''
Anas Belum Tentu Jadi Calon Presiden dari Demokrat
Kurikulum Baru, SMA Tidak Ada Penjurusan
Berita terkait
Mantan Buruh Pabrik Berharap Anaknya Lolos UTBK dan Dapat UKT Murah
4 hari lalu
Santrianti mengantarkan anaknya Sandy ke lokasi UTBK sebagai bentuk dukungan sekaligus menghemat biaya pengeluaran transportasi.
Baca SelengkapnyaApindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN
5 hari lalu
Pengamat kebijakan publik Univesitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan tidak ada urgensi pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan dalam pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
Baca SelengkapnyaWacana Pembentukan Kementerian Baru Prabowo, Pengamat: Jika Kabinet Gemuk, Anggaran akan Gemoy
7 hari lalu
Wacana pembentukan kementerian baru di pemerintahan Prabowo-Gibran menuai kritik karena dianggap boros anggaran.
Baca SelengkapnyaDewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Respons Usulan Apindo soal Pembentukan Kementerian Perumahan dan Perkotaan
7 hari lalu
Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, buka suara perihal usulan Apindo agar pemerintahan baru membentuk Kementerian Perumahan dan Perkotaan.
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Kepala UPBU di Sulawesi Tenggara Dipecat Gara-gara Ajak Youtuber ke Hotel, Apindo Angkat Bicara soal Maraknya PHK di Awal 2024
7 hari lalu
Kemenhub membebastugaskan Kepala UPBU di Sulawesi Tenggara, Asri Damuna, imbas video viral mendatangi Youtuber perempuan untuk diajak ke hotelnya.
Baca SelengkapnyaTerkini: Keluarga Prabowo Subianto Bangun Pabrik Timah di Batam, Republika Berhentikan 60 Karyawan
8 hari lalu
Adik kandung presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, meresmikan perusahaan produksi solder dari timah di Kota Batam.
Baca SelengkapnyaMarak PHK di Awal 2024, Apindo: Angka Pengangguran akan Meningkat
8 hari lalu
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap maraknya pemutusan hubungan kerja atau PHK di awal 2024. Bakal meningkatkan angka pengangguran.
Baca SelengkapnyaApindo Berharap Kabinet Prabowo-Gibran Bisa Kerja Sama dengan Pengusaha
8 hari lalu
Apindo berharap para menteri Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nanti profesional dan bisa kerja sama dengan pengusaha.
Baca SelengkapnyaApindo Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Tercapai
9 hari lalu
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pada tahun ini dapat tercapai.
Baca SelengkapnyaApindo Usul Prabowo Bentuk Kementerian Perumahan dan Perkotaan, Apa Tujuannya?
9 hari lalu
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan supaya Prabowo membentuk Kementerian Perumahan dan Perkotaan. Apa tujuannya?
Baca Selengkapnya