TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR Barlianta Harahap bersama sekitar dua puluh anggota PPP, Rabu (6/3) siang, menghadap Wakil Presiden Hamzah Haz yang juga Ketua Umum DPP PPP di Istana Wapres, berkaitan dengan finalisasi sikap terhadap pembentukan Pansus Buloggate II. Pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam itu diluar jadwal resmi Wapres Hamzah Haz, sehingga dilakukan saat istirahat siang. Namun, hingga saat ini fraksi PPP di DPR belum ingin mengungkapkan sikapnya. “Kita tidak ragu-ragu,” ujar ketua Fraksi PPP di DPR Barlianta Harahap. Hamzah Haz yang didampingi Sekjen Ali Marwan Hanan serta salah seorang Ketua DPP Zarkasih Nur, ungkap Harahap, menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Fraksi. Dia mengaku fraksi sendiri tidak ragu-ragu, hanya saja masih melihat peta konstelasi sikap fraksi yang ada di DPR. “Jadi tanggapan fraksi terhadap penjelasan pengusul kita lihat besok, lagipula sebenarnya kita sudah punya sikap politik masing-masing fraksi. Jadi kita dengar itu dulu, kita agak rasional,” kata dia. Ditanya lebih jauh, Harahap mengaku sejauh ini fraksi PPP selalu melihat hubungan Pansus Bulog II dari kacamata politik dan hukum. FPP juga kerap melakukan penilaian terhadap upaya Kejaksaan Agung dalam menyelidiki penyelewengan dana non-neraca Bulog yang melibatkan Ketua DPR Akbar Tandjung. “Namun, semua ini sudah diproses dan berjalan, sudah in line,” kata dia. Harahap juga membantah anggapan banyak pihak bahwa pemerintah tak mau menghukum para pelaku KKN. Masalah tersebut, lanjut dia, tetap perlu diselesaikan secara hukum lewat lembaga yang berwenang yaitu peradilan. Hanya, ujarnya, langkah hukum itu perlu diperhatikan termasuk diberi batasan waktu. “Kita juga punya limitasi, jadi kalau sudah melewati batas kita musti bisa mendesaknya,” ujarnya, tanpa menyebutkan batasan waktunya. (Dede Ariwibowo-Tempo News Room)