TEMPO.CO, Blitar -- Ratusan warga mendatangi ruang kerja Bupati Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Hery Noegroho, pada Senin, 3 Desember 2012. Mereka menuntut Hery dijebloskan ke penjara atas berbagai kasus korupsi yang diduga dia lakukan. "Dia sudah tidak pantas lagi menjadi bupati," kata Muhamad Trianto, koordinator aksi.
Aksi warga yang tergabung dalam Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) Blitar ini diawali dengan berunjuk rasa di halaman kantor yang dijaga ketat aparat Kepolisian Resor Blitar dan Satuan Polisi Pamong Praja. Massa yang marah mencoba menjebol pintu pagar karena tak kunjung ditemui Bupati.
Kemarahan bisa diredam aparat dengan mengizinkan perwakilan mereka masuk. Tanpa membuang waktu, sejumlah aktivis Komite naik ke lantai atas kantor Bupati untuk mencari Hery Noegroho. "Mana orangnya? Jangan sembunyi," teriak mereka.
Di mata mereka, sosok Bupati Hery Noegroho bahkan tak lebih dari seorang pesakitan yang duduk di kursi pemerintahan. Kewibawaan pemerintah tidak ada sama sekali karena pemimpinnya justru sibuk memperkaya diri.
Setelah tak berhasil menemukan sang Bupati, mereka akhirnya menyerah dan meninggalkan kantor Bupati. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Blitar Joni Setiawan menyatakan Bupati Hery memang tidak sedang berada di tempat untuk menemui pengunjuk rasa. "Pak Bupati memang tengah dinas luar," katanya.
Gagal bertemu Bupati, massa merangsek ke kantor kejaksaan yang dianggap melindungi koruptor. Massa menghujat lembaga itu karena dianggap sarang koruptor. Menurut catatan KRPK, Bupati Hery Noegroho memiliki banyak kasus korupsi yang merugikan negara, di antaranya tukar guling tanah eks Dinas Pengairan di Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, dengan kerugian negara senilai Rp 1,3 miliar. Kejaksaan telah memeriksa Hery Noegroho meski hingga kini tak jelas ujung pangkalnya.
