TEMPO.CO, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Lampung sepakat membatalkan rencana pemilihan gubernur yang dipercepat. Pembatalan itu dilakukan setelah kedua belah pihak melakukan pertemuan yang dimediasi Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan di Hotel Sheraton Bandar Lampung.
"Kami sepakat pemilihan gubernur Lampung di 2013 tidak dipercepat. Adapun waktunya, masih akan dibicarakan,'' kata Djohermansyah Djohan, Senin, 3 Desember 2012.
Selain membatalkan pilgub yang dipercepat, pertemuan yang dihadiri oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Pusat Husni Kamil Manik, Gubernur Lampung Sjachroedin Zainal Pagaralam, dan ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan, juga disepakati untuk melakukan islah. "Semua konflik dan perbedaan pendapat sudah dilebur hari ini karena islah," katanya.
Pertemuan yang berlangsung selama tiga jam itu tertutup untuk wartawan. KPU Lampung sebelumnya ngotot akan mempercepat pemilihan gubernur pada 3 Oktober 2013 nanti, meski masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung berakhir pada Juni 2014. "Semua punya argumen masing-masing. Tapi akhirnya disepakati tidak dipercepat," katanya.
Usai pertemuan, salah seorang anggota KPU Lampung, Firman Seponada, enggan berkomentar. Dia khawatir pernyataannya menjadi bias dan ditafsirkan macam-macam. "Biar KPU Pusat yang bicara. Kami sudah serahkan ke mereka," katanya.
KPU Lampung sebenarnya telah menyusun seluruh tahapan pemilihan gubernur Lampung jika digelar pada 2013. Mereka juga sudah menyusun anggaran sebesar lebih dari Rp 212 miliar. "Kami menyambut baik keputusan hari ini. Kami bisa berkonsentrasi mengurus pembangunan karena tidak lagi direcoki masalah percepatan itu," kata Gubernur Lampung, Sjachroedin ZP.
Di luar ruang pertemuan, ratusan orang yang mengatasnamakan Gabungan LSM dan Organisasi Massa di Lampung berunjuk rasa menolak percepatan pemilihan gubernur Lampung. Mereka juga meminta seluruh anggota KPU Lampung dipecat karena berulang kali melanggar kode etik.
"Misalnya mereka terlibat pembatalan gubernur dan wakil gubernur terpilih pada 2009 lalu dan terlibat pada penggelembungan suara pada pemilihan legislatif 2009," kata koordinator aksi, Milano.
NUROCHMAN ARRAZIE
Berita Terkini:
Siapa Pelontar Ide Duet Mega -Kalla?
Kalla: Mana Bisa Ada Dua Capres Golkar?
Mulai Desember Ini, PNS Banyuwangi Wajib Berbatik
Janda Bupati Garut Sebenarnya 'Ogah' Lapor ke Polisi
Berita terkait
Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas
6 Januari 2018
Soal perwira TNI/Polri yang terjun ke dunia politik lewat Pilkada menurut Fadli Zon tak menentukan ia akan tegas dalam memimpin.
Baca SelengkapnyaJenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan
6 Januari 2018
Jika merujuk pada UU Pilkada, anggota TNI, personel Polri, dan pejabat negara lain tidak perlu mundur dari jabatannya saat akan mencalonkan diri.
Baca SelengkapnyaPengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal
6 Januari 2018
Keputusan mengusung calon bukan kader partai dalam pilkada akan menimbulkan konsekuensi. Di antaranya sulit dikontrol dan diawasi partai.
Baca SelengkapnyaGolkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018
6 Januari 2018
Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku memilih Dedie dengan menilai sisi personal wakil yang digandengnya dalam pilkada Kota Bogor.
Baca SelengkapnyaEmpat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung
5 Januari 2018
Satu wajah baru dan tiga pejabat lama akan bertarung memperebutkan kursi Gubernur NTB pada Pilkada serentak Juni 2018 mendatang.
Baca SelengkapnyaPilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat
4 Januari 2018
BI Kaltim memprediksi peredaran uang palsu meningkat bersamaan dengan Pikada.
Baca SelengkapnyaGerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim
27 Desember 2017
Banyak pihak meragukan kemampuan politik kader Gerindra yang juga atlet balap Moreno. Namun, Gerindra tidak ragu sedikit pun.
Baca SelengkapnyaKaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas
26 Desember 2017
Politik identitas masih membayangi Pilkada 2018, terpilihnya Anies-Sandi mencerminkan adanya polarisasi di masyarakat.
Baca SelengkapnyaPilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat
17 Desember 2017
Kebijakan moneter yang telah dimulai sejak tahun ini dan kebijakan pemerintah untuk 2018 akan mampu menopang penguatan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaKetua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora
22 November 2017
Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi akan maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023.
Baca Selengkapnya