TEMPO.CO , Jakarta:-- Budayawan Emha Ainum Najib mengaku setuju dengan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, Cak Nun justru berdo'a agar KPK secepatnya dibubarkan.
"Do'a saya supaya segera bubar, sehingga tidak ada lagi yang namanya korupsi, sehingga tidak perlu lagi yang namanya lembaga ad-hoc pemberantasan korupsi di negeri ini, sehingga Kejaksaan dan Kepolisian berfungsi dengan baik," kata Emha di acara sarasehan budaya menyambut Hari Antikorupsi di gedung Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jumat malam, 30 November 2012.
Pendapat Emha tersebut disambut riuh tepuk tangan peserta sarasehan. Hadir di cara ini Ketua KPK Abraham Samad, serta tiga Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnain. Ada juga Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Nanan Sukarna, Wakil Kepala Jaksa Agung Darmono, dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Hadir pula para pegiat antikorupsi dan beberapa tokoh antikorupsi.
Abraham dalam sambutannya tidak menanggapi pendapat Emha tersebut. Samad hanya menegaskan pentingnya kebersamaan dalam memberantas korupsi.
Giliran Darmono yang memberi sambutan, juga berbicara hampir sama dengan Abraham. Basri lebih mengedepankan kebersamaan para penegak hukum dalam memberantas korupsi.
Nanan juga tidak menyinggung pendapat Cak Nun. Nanan justru menegaskan agar berani mengkritik polisi yang melanggar hukum. Acara sarasehan ini diselingi dengan penampilan seni Kiyai Kanjeng dan paduan suara dari Kepolisian RI.
RUSMAN PARAQBUEQ
Berita terpopuler
VIDEO Penonton Malaysia Hina Indonesia
Palestina Ingin Seperti Indonesia
Kata Orang Malaysia Soal Lagu Menghina Indonesia
Kelebihan Sri Mulyani dari Dahlan Iskan dan Mahfud
Ganti Kepala Dinas, Jokowi: Ini Baru Pemanasan
Berita terkait
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
7 jam lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaKPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya
7 jam lalu
Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli
Baca SelengkapnyaKonflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi
10 jam lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho
Baca SelengkapnyaKPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej
10 jam lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej
Baca SelengkapnyaPeriksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD
13 jam lalu
KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo
Baca SelengkapnyaBelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri
19 jam lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.
Baca SelengkapnyaKPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej
21 jam lalu
KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.
Baca SelengkapnyaKPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi
21 jam lalu
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.
Baca SelengkapnyaPenggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti
1 hari lalu
Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.
Baca SelengkapnyaBeredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK
1 hari lalu
Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.
Baca Selengkapnya