TEMPO.CO,Surabaya - Asosiasi Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) menggulirkan wacana pemilihan gubernur tak lagi dilakukan secara langsung, cukup dilakukan oleh DPRD. Hal ini merupakan salah satu topik terhangat yang dibicarakan dalam Rapat Kerja Nasional ADPSI di Hotel Shangri-La Surabaya, Jumat, pekan lalu.

"Topik besar (dalam rakernas) pemilu kepala daerah. Kami banyak dapat banyak masukan," kata Ketua ADPSI, Ferial Sofyan, kepada Tempo. Menurut Ferrial, masih terjadi pro dan kontra di kalangan anggota ADPSI. Mereka yang menolaknya tak mau semangat demokratisasi yang sudah berjalan malah mundur.

Ferial mengatakan, kalaupun gubernur dipilih DPRD, tidak berarti akan memundurkan proses demokratisasi ysng sudah terbentuk. Menurut Ketua DPRD DKI Jakarta ini, pembahasan di anggota ADPSI sendiri masih alot. "Kelihatannya masih cukup alot untuk menentukan rekomendasi," katanya.

Masing-masing daerah, kata dia, memiliki pendapat yang berbeda-beda. Untuk itulah sejumlah ahli didatangkan untuk memberikan masukan ihwal ini. Antara lain Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djuharyansah, Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunanjar Sudarsa, serta guru besar Universitas Airlangga Hotma Siahaan. "Mereka banyak memberi masukan," katanya.

Menurutnya, pemilihan gubernur secara langsung dan melalui lembaga perwakilan rakyat ada plus dan minusnya masing-masing. "Dipilih DPRD ada plus-minusnya. Dipilih rakyat secara langsung pun, ada plus-minusnya. Ini yang sedang kami timbang-timbang," katanya.

Terkait dengan desakan pemilihan gubernur dilakukan DPRD, kata Ferrial, pihaknya sudah membuat opsi-opsi. Asosiasi merekomendasikan masing-masing Dewan membahasnya lebih lanjut di daerahnya. “Persoalan ini harus dibawa dulu ke daerah, dibicarakan dengan fraksi-fraksi, baru kemudian dibuat rekomendasi," katanya.

Jadi, rekomendasi tidak bisa serta merta diputuskan. "Belum ada rekomendasi," katanya. ADPSI ini, kata dia, sangat demokratis. "Jakarta berpendapat A, Bali berpendapat B. Daerah punya pendapatnya masing-masing," kata Ferrial yang masih merahasiakan substansi pendapat beberapa daerah itu. Karena itu, kata dia, masih ada pertemuan lagi pada 6 Desember 2012. "Akan kami tanda tangani rekomendasinya dan kami serahkan kepada menteri," katanya.

Ferrial juga menegaskan, pihaknya harus mengakomodasi keinginan fraksi. "Isinya fraksi di di setiap wilayah berbeda-beda." katanya. Dia mencontohkan, di DPRD NTT mayoritas adalah Golongan Karya, DPRD Jawa Timur mayoritas Demokrat, dan di DPRD Bali mayoritas PDI Perjuangan.

DAVID PRIYASIDHARTA