DPR Desak Polisi Ungkap Pembunuh Jurnalis Manado  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Senin, 26 November 2012 10:37 WIB

Sejumlah wartawan melakukan aksi unjuk rasa kasus kekerasan terhadap jurnalis di Munomen Mandala, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (17/10). TEMPO/Fahmi Ali

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah politikus Senayan meminta kepolisian segera mengusut penyebab tewasnya Aryono Linggotu, 26 tahun, wartawan harian Metro, pada Ahad, 25 November 2012. "Pembunuhan terhadap wartawan merupakan bagian dari pembungkaman kebebasan pers," kata anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Aboe Bakar Al Habsyi, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 26 November 2012.

Aryono, wartawan media lokal di Manado, Sulawesi Utara, tewas secara mengenaskan pada Ahad, 25 November dinihari sekira pukul 05.00 Wita. Korban yang dikenal sebagai wartawan liputan kriminal ini, ditemukan tewas dengan 14 tikaman di Jalan Daan Mogot 4, Kelurahan Tikala Baru Lingkungan 2, Kecamatan Tikala, dalam posisi tertelungkung di samping motornya dengan bersimbah darah.

Menurut Aboe, dalam mengungkap pembunuhan ini polisi tak boleh berhenti hanya sampai pada pelaku. Polisi juga harus mencari aktor intelektual di balik pembunuhan yang terjadi pada Subuh itu. "Apalagi yang saya dengar sebelum kejadian korban ditelepon seseorang yang memberi informasi mengenai adanya bentrok antarkampung," ujar Aboe.

Telepon tersebut merupakan indikasi kalau pembunuhan itu sudah direncanakan. Polisi harus kritis melihat fakta yang ada. Apalagi, setelah terbunuhnya Aryono, ada kesan kematian itu akibat salah sasaran. "Polisi harus mencari kronologi faktualnya," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.

Polisi juga diminta mengungkap motif di balik pembunuhan tersebut. "Bila memang kasus ini berkaitan dengan pekerjaannya sebagai seorang wartawan, hal ini akan dapat menjadi preseden buruk," ucap Aboe.

Senada dengan Aboe, anggota Komisi Hukum dari Partai Persatuan Pembangunan, Ahmad Yani, mengatakan aksi kekerasan terhadap wartawan tak boleh dibiarkan begitu saja. "Jangankan menikam, menghardik pun tidak boleh. Pekerja jurnalistik harus dihargai karena merupakan pilar demokrasi," katanya.

Dia pun meminta aparat kepolisian segera menangkap dan mengungkap pelaku pembunuhan Aryono. Pengusutan tuntas diperlukan untuk mencegah terulangnya kejadian pembunuhan wartawan seperti saat era Orde Baru dulu. "Peristiwa pembunuhan wartawan Metro Manado ini merupakan kemunduran yang terjadi di era demokrasi saat ini."

Selang sembilan jam setelah pembunuhan, Kepolisian Resor Kota Manado berhasil menciduk pelaku utama pembunuhan berinisial JFK alias Jimmy, 17 tahun, warga Kelurahan Dendengan Dalam Lingkungan 4 Kecamatan Tikala. Ia dicokok polisi sekitar pukul 13.00 Wita dekat kediamannya tanpa perlawanan dan dalam kondisi mabuk.

Tiga orang pelaku lain akhirnya ikut ditangkap. Ketiganya, yakni Valdo, Oton, dan Emon dicokok polisi saat sedang beristirahat di kediaman mereka masing-masing, yang tak jauh dari kediaman JFK alias Jimmy--pelaku utama yang terlebih dahulu ditangkap di Kelurahan Dendengan Dalam Lingkungan 4.

IRA GUSLINA SUFA

Berita terpopuler lainnya:

Ahok Masuk TV Al-Jazeera

Faisal Basri: Ical Jadi Cawapres, Indonesia Kiamat
Jokowi Berlari Lincah Bak Kancil
Laga Indonesia Kontra Laos Jadi Trending Topic
"Mahfud Tak Perlu Malu Menjadi Calon Presiden"

Demokrat: Ada Partai Ingin Gulingkan Boediono

Berita terkait

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

11 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

11 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

12 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

16 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

19 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

20 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

1 hari lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 hari lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya