Menteri BUMN dan mantan Dirut PT PLN (Persero) Dahlan Iskan. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan telah melaporkan tujuh nama anggota Dewan peminta jatah pada direksi BUMN. Namun belakangan, Dahlan merevisi nama itu dengan mencabut dua nama. "Saya cabut karena ternyata dua orang tak terlibat," kata Dahlan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 21 November 2012.
Dua nama yang dicabut Dahlan itu berkaitan dengan permintaan jatah pada PT Merpati Nusantara Airlines. Semula, Dahlan mendapat laporan dari direksi Merpati bahwa ada lima anggota Dewan yang terlibat dalam pertemuan di ruang pimpinan Komisi Keuangan. Mereka adalah AQ, LM, ARW, ATP, dan MIEQ.
Pertemuan itu disebut membahas permintaan jatah atas Penyertaan Modal Negara yang tengah disiapkan untuk Merpati. Belakangan, direksi Merpati menyebutkan bahwa ATP (diduga inisial untuk politikus Demokrat, Andi Timo Pangerang) dan MIEQ (diduga politikus Partai Amanat Nasional, Muhammad Ikhlas El Qudsi), ternyata tak hadir. Dahlan pun segera melayangkan surat pada BK dan mencabut dua nama itu.
Kemarin, salah seorang direksi Merpati kembali mengajukan dua nama pengganti nama yang telah dicabut Dahlan itu pada Badan Kehormatan. Nama itu masih berasal dari fraksi yang sama dengan nama yang telah ditarik.
Menurut Dahlan, revisi dua nama itu mungkin saja terjadi. Alasannya, tak ada catatan tertulis dari pertemuan itu. "Waktu itu kan ada dalam satu forum, kemudian tidak ada notulennya, tidak ada absensinya," kata Dahlan.
Meski tak ada bukti tertulis, Dahlan yakin keterangan dari para direksi Merpati cukup kuat untuk dijadikan dasar bagi Badan Kehormatan DPR untuk memproses laporan dia. Dahlan yakin, BK punya semangat yang sama untuk mempercepat proses pemberantasan korupsi di gedung parlemen.
