TEMPO.CO, Jakarta -- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menilai upah minimum pekerja sebesar Rp 2,2 juta pas diterapkan di Jakarta. "Angka itu realistis di Jakarta," ujarnya seusai menyambut rombongan peserta ASEAN Skill Competition di kantornya, Selasa, 20 November 2012.
Menurut Muhaimin, setelah UMP Jakarta ditetapkan, pengusaha mesti secepatnya menyiapkan perencanaan keuangan. Dia juga meminta momentum kenaikan UMP ini agar dijadikan buruh untuk meningkatkan kualitas kerja.
Perusahaan yang tidak mampu menyesuaikan pembayaran gaji pegawai sesuai UMP, sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan, bisa mengajukan penangguhan. Perusahaan juga diminta menjalin komunikasi dengan pekerjanya soal ketidakmampuan mereka memenuhi UMP.
Muhaimin menilai sukses tidaknya penerapan UMP terletak pada komunikasi antara perusahaan dan pekerja. "Jangan bawa masalah internal ke luar perusahaan," kata Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini.
Ihwal penetapan UMP di daerah lain, Muhaimin mengimbau pemerintah provinsi segera membuat keputusan sebelum 25 November 2012. Pemprov diminta meneken UMP sesuai kebutuhan pekerja di daerah masing-masing.
"Kami harap UMP diputuskan secara terbuka dan dialogis. Agar pengusaha tidak bangkrut dan nyaman, tapi keinginan buruh juga tersalurkan. Mesti adil posisinya untuk kedua pihak," ujarnya.
