Bupati Gagas Pembentukan Provinsi Cirebon  

Reporter

Editor

Eni Saeni

Selasa, 20 November 2012 14:51 WIB

Balai Kota Cirebon. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Cirebon - Setelah terpental dari penjaringan calon gubernur Jawa Barat oleh PDIP, Bupati Cirebon Dedi Supardi menyatakan dukungannya terhadap rencana pembentukan provinsi Cirebon. "Cirebon memiliki potensi yang besar, lebih besar dibandingkan dengan Bandung. Namun, hingga kini Cirebon terkesan dilupakan oleh Pemprov Jabar," kata Dedi di Cirebon, Selasa, 20 November 2012.

Ia mencontohkan kondisi infrastruktur jalan yang kurang diperhatikan merupakan salah satu bentuk kekurangpedulian Pemprov Jabar selama ini. "Kondisi ini tentu berbeda dengan infrastruktur di Bandung yang jauh lebih baik dan pembangunannya juga lebih maju," katanya.

Dedi menilai Cirebon perlu menjadi provinsi tersendiri, terpisah dengan provinsi Jabar. Karena itu, Dedi akan mulai berkomunikasi dengan Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C). "Saya akan bekomunikasi lebih intens dengan mereka demi terwujudnya provinsi Cirebon," ujarnya.

Bupati Kuningan Aang Hamid Suganda yang juga terpental dari penjaringan calon Jabar 1 di partainya, PDIP, berbeda pendapat dengan Dedi. "Sampai sekarang Kabupaten Kuningan tidak mendukung pembentukan provinsi Cirebon," katanya.

Dalam waktu dekat, Aang akan melayangkan surat penolakan bergabung dengan provinsi Cirebon. Menurut Aang, tidak lolosnya Dedi dalam penjaringan sebagai gubernur Jabar bukan berarti harus ikut memisahkan diri dari Provinsi Jabar. "Kita ikut mekanisme saja, kalau tidak terpilih ya sudah. Masih banyak tempat lain yang bisa dijadikan tempat untuk mengabdi kepada masyarakat," ujarnya.

Langkah penolakan Kabupaten Kuningan ini mengikuti langkah Kabupaten Majalengka yang sebelumnya juga sudah melayangkan surat penolakan untuk bergabung dalam provinsi Cirebon.

IVANSYAH

Baca juga:

Menanti Tersangka Skandal Bank Century dari BI

Ketua KPK: Tersangka Century Tunggu Besok di DPR

Meski Century Belum Tuntas, Samad Ogah Mundur

Demokrat Siap Bendung Rencana Interpelasi

Pulang Haji, Penyelundup Buku Nikah Palsu Ditangkap

Berita terkait

Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Kian Transparan

16 Oktober 2019

Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Kian Transparan

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 mengatur tentang penilaian bawahan atau rekan kerja terhadap atasan.

Baca Selengkapnya

Enam Bulan Pertama 2017 Kejati Riau Bekuk 34 PNS Terlibat Korupsi  

20 Juli 2017

Enam Bulan Pertama 2017 Kejati Riau Bekuk 34 PNS Terlibat Korupsi  

Kejaksaan Tinggi Riau meringkus 56 pelaku tindak pidana korupsi sepanjang Januari-Juni, dan mayoritas berasal dari kalangan PNS.

Baca Selengkapnya

Djarot: Bahasa Saya Lebih Bagus, Pak Ahok Lebih Vulgar  

24 Mei 2017

Djarot: Bahasa Saya Lebih Bagus, Pak Ahok Lebih Vulgar  

Djarot mengatakan dirinya dan Gubernur DKI non-aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mempunyai kesamaan dalam bersikap, yakni antikorupsi.

Baca Selengkapnya

KASN: Revisi UU ASN Bisa Suburkan Korupsi  

24 Januari 2017

KASN: Revisi UU ASN Bisa Suburkan Korupsi  

Menurut KASN, nilai transaksi jual-beli untuk jabatan pemimpin tinggi adalah Rp 2,9 triliun.

Baca Selengkapnya

Sering Bolos, 9 PNS Subang Dipecat  

4 Agustus 2016

Sering Bolos, 9 PNS Subang Dipecat  

Enam PNS sering bolos karena takut dikejar penagih
utang.

Baca Selengkapnya

Perampingan Organisasi, 13 Jabatan Eselon II Kupang Dihapus

18 Juli 2016

Perampingan Organisasi, 13 Jabatan Eselon II Kupang Dihapus

"Tiga belas jabatan eselon II akan dihapus dari struktur pemerintahan di Kabupaten Kupang,"

Baca Selengkapnya

Ini Langkah Ahok Rampingkan Jumlah PNS di Jakarta  

14 Juli 2016

Ini Langkah Ahok Rampingkan Jumlah PNS di Jakarta  

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merampingkan jumlah PNS secara alami.

Baca Selengkapnya

Ketua KPK Contohkan Tunjangan Kinerja PNS yang Diskriminatif  

30 Mei 2016

Ketua KPK Contohkan Tunjangan Kinerja PNS yang Diskriminatif  

Ketua Ombudsman RI Amzulian menyebut tidak ada perguruan tinggi yang 100 persen bebas plagiarisme.

Baca Selengkapnya

Temui Ketua MA, Pimpinan KPK Tanya Keberadaan Sopir Nurhadi  

20 Mei 2016

Temui Ketua MA, Pimpinan KPK Tanya Keberadaan Sopir Nurhadi  

Mahkamah Agung berjanji membantu KPK mencari Royani, sopir Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi.

Baca Selengkapnya

Cegah Guru Korupsi, Ini Aksi KPK  

13 Mei 2016

Cegah Guru Korupsi, Ini Aksi KPK  

KPK menerima laporan masih terjadi bisnis buku di sekolah dan guru ikut piknik tapi tidak membayar.

Baca Selengkapnya