TEMPO.CO, Yogyakarta -- Kasus pengunduran diri Hakim Agung Achmad Yamanie, menurut Mahfud Md., Ketua Mahkamah Konstitusi, bisa merupakan pertanda antara dua hal. Bisa jadi hakim itu ksatria, tapi bisa jadi juga pengecut.
Menurut dia, seorang Hakim Agung yang mengundurkan diri karena merasa bersalah dan bertanggung jawab akan menjadi ksatria. Namun, seorang Hakim Agung yang mengundurkan diri karena takut akan risiko dan menghindari risiko atas perbuatannya berarti pengecut.
"Itu saja pilihannya," kata Mahfud di sela-sela silaturahim dengan Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Daerah Istimewa Yogyakarta di Universitas Gadjah Mada, Sabtu, 17 November 2012.
Menurut dia, kabar soal Hakim Agung Yamanie yang mengundurkan diri itu masih simpang siur. Ia juga menunggu keputusan Mahkamah Agung soal pengunduran diri itu yang akan diumukan pada Senin, 19 November 2012 yang akan datang.
"Apakah itu hakim yang pengecut atau ksatria, saya belum tahu sekarang," kata dia. Ia memang mengakui tidak mengetahui secara pasti alasan pengunduran diri Hakim Agung, Achmad Yamanie. Terutama saat ini beberapa media yang ramai memberitakan juga masih simpang siur.
Menurut berita media yang ia baca, pengunduran diri Yamanie karena sakit dan ada pula yang menyebutkan karena tersangkut jaringan mafia narkoba. Surat permohonan pengunduran diri Yamanie telah diterima Ketua Mahkamah Agung, Rabu, 14 November 2012.
Yamanie dicurigai mundur karena tersangkut dengan kasus narkoba, yaitu menggugurkan vonis mati beberapa terpidana kasus narkoba. Antara lain kasus kepada Deni Setia Maharwa alias Rapi Mohammed Majid yang dihukum mati, tapi digugurkan di Mahkamah Agung oleh salah satunya Hakim Agung Yamanie.
Mahkamah Agung juga membatalkan vonis mati warga Nigeria Hillary K Chimezie, pemilik 5,8 kilogram heroin. Hukuman diubah menjadi penjara 12 tahun. Selain itu, putusan sama diberikan kepada Hengky Gunawan. Hukuman diubah menjadi 15 tahun penjara dari hukuman mati.
Mahfud Md Sebut Revisi UU Penyiaran Keblinger: Tugas Media Itu Investigasi, Kok Dilarang?
3 hari lalu
Mahfud Md Sebut Revisi UU Penyiaran Keblinger: Tugas Media Itu Investigasi, Kok Dilarang?
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengkritisi rencana DPR RI untuk merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran atau UU Penyiaran. Mahfud mengatakan aturan-aturan diusulkan dalam revisi undang-undang tersebut keblinger atau sesat.
Penjelasan Mahfud Md Soal RUU MK yang Dia Sebut Kini Tak Lagi Jadi Ancaman
3 hari lalu
Penjelasan Mahfud Md Soal RUU MK yang Dia Sebut Kini Tak Lagi Jadi Ancaman
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi RUU MK yang baru saja diterima Menko Hadi Tjahjanto di tingkat Panja. Padahal, RUU tersebut sempat ditolak Mahfud.
