TEMPO.CO,Jakarta- Dewan Pers dan sejumlah lembaga pemangku kepentingan di bidang pers sedang mempersiapkan sebuah pedoman penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis. Pedoman itu akan menjadi acuan bagi wartawan, perusahaan pers, dan organisasi jurnalis dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang menimpa jurnalis.
“Jika sudah disepakati, Dewan Pers berharap akan ada satuan tugas bersama yang bisa bertindak cepat memberikan pertolongan dan pendampingan yang diperlukan jika ada kasus kekerasan terhadap wartawan,” kata Wakil Ketua Dewan Pers Bambang Harymurti saat memimpin uji publik atas draft pedoman itu di kantor Dewan Pers, Rabu, 14 November 2012. Uji publik itu dihadiri perwakilan perusahaan pers, organisasi wartawan, dan wartawan yang pernah menjadi korban kekerasan.
Draft pedoman itu terdiri atas 7 bab dan 25 butir kesepakatan. Secara umum, pedoman ini memperjelas tugas dan tanggung jawab perusahaan pers, organisasi wartawan, dan dewan pers, jika terjadi sebuah kasus kekerasan. “Selama ini, koordinasi penanganan kasus sering kali terhambat tidak samanya persepsi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak,” kata Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Imam Wahyudi, yang menjadi salah satu tim perumus draft pedoman itu.
Pedoman ini mengatur tentang pentingnya verifikasi apakah suatu kasus kekerasan terjadi karena terkait kegiatan jurnalistik si wartawan atau tidak. Diatur juga pentingnya memeriksa apakah wartawan korban kekerasan ikut berkontribusi pada terjadinya aksi kekerasan itu sendiri. “Dewan Pers beberapa kali menerima pengaduan di mana si wartawan sebenarnya terlibat memicu peristiwa pemukulan terhadap dirinya,” kata anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo, yang memimpin proses perumusan pedoman ini.
Yang menarik, pedoman ini juga mengatur perlunya ada lumbung dana taktis untuk penanganan tindak kekerasan. Perusahaan pers dan Dewan Pers bertanggung jawab menyediakan dana yang dibutuhkan untuk biaya pengobatan, evakuasi, dan biaya lainnya yang diperlukan dalam proses advokasi.
