Bangunan megah Komplek Yayasan Laena milik anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar, Idris Laena yang terletak di Jalan Pengasingan Raya No. 5, Rawa Lumbu, Bekasi, Jawa Barat. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Badan Usaha Milik Negara Dewan Perwakilan Rakyat, Idris Laena, berjanji menyampaikan semua keterangan terkait dengan pertemuan dia dengan perusahaan milik negara. Sebagai anggota Komisi BUMN, dia mengaku rutin bertemu dengan BUMN.
"Hampir setiap hari," kata Idris saat konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 8 November 2012, saat ditanya mengenai pertemuannya di luar rapat resmi dengan sejumlah BUMN. "Nanti saya berikan keterangan di BK."
Idris membantah tuduhan dari Menteri BUMN Dahlan Iskan. Dalam pemeriksaan di Badan Kehormatan, Dahlan menyatakan salah satu politikus yang berkongkalikong dengan BUMN adalah Idris. "Atas tuduhan itu, saya menyatakan dengan tegas tidak benar sama sekali," kata Idris.
Meski termasuk salah satu dari dua nama yang disebut Dahlan, dia mengapresiasi langkah mantan bos PT PLN itu. Tapi, dia menyayangkan tuduhan Dahlan hanya didasari informasi sepihak. Penyebutan ini menyebabkan nama baik keluarganya tercemar. "Secara psikologis akan merusak perkembangan jiwa anak-anak saya," kata dia.
Sebelumnya, Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat mengungkapkan ada dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terindikasi terlibat dalam upaya kongkalikong dan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan badan usaha milik negara.
Kedua nama tersebut muncul setelah diungkapkan Dahlan ketika diperiksa oleh Badan Kehormatan. Dua orang itu adalah anggota Komisi BUMN, Idris Laena dari Fraksi Golkar, dan anggota Komisi Keuangan DPR, Sumaryoto dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Idris Laena terindikasi terkait dengan upaya pemerasan terhadap PT Garam Persero, perusahaan yang bergerak di perdagangan garam. Idris disebut-sebut meminta komisi 5 persen dari total penyertaan modal negara di perusahaan tersebut.
BUMN lain yang diduga ingin diajak berkongkalikong oleh Idris adalah PT PAL. Anggota Dewan lain yang disebut Dahlan dalam pemeriksaan itu adalah anggota Fraksi PDI Perjuangan dari Komisi Keuangan, Sumaryoto. Dia dikatakan berkongkalikong dengan Merpati Airlines.
