TEMPO Interaktif, Samarinda: DPRD Kalimantan Timur tetap tidak akan mencabut dan sepakat menjalankan surat keputusan (SK) bagi-bagi dana Rp 5,4 miliar ke setiap anggota dewan. Alasannya, SK itu sudah sesuai dengan aturan dan memiliki dasar hukum yang kuat. Menurut koordinator panitia anggaran (panggar) DPRDKaltim, Kasyful Anwar As'ad yang juga wakil ketua DPRDKaltim, karena semua anggota dewan berkerasmenyatakan itu sah, maka diputuskan pembagian Rp 120 juta per anggota dewan, sah. Keputusan itu berdasarkan hasil rapat yang membahas dana penunjang kegiatan operasional dewan yang dihadiri 28 anggota legislatif, Jumat (18/6). Rapat pembahasan itu sediri digelar mendadak setelahbanyaknya sorotan masyarakat. Pada Kamis malam (17/6), Kasyful menghubungi Tempo News Room,menginformasikan dirinya akan berupaya mencabut SK itu dengan alasan semua anggota legislatif berkesan ingin melepas tanggung jawab. "Karena saya sendiri yang menentangnya, saya tidak bisa berbuat banyak," ujar Kasyful.Aturan bagi-bagi uang itu dinyatakan sesuai dengan Peraturan daerah (perda) no 11 tahun 1996 tentang kedudukan keuangan ketua, wakil ketua dan anggota DPRD Kaltim; SK gubernur Kaltim Nomor 163/K.187/2003 tanggal 18 Juni 2003 tentang penyediaan alokasi untuk tambahan dana kesejahteraan dan dana penunjang operasional dewan,dan Perda No.01 tahun 1004 tentang penetapan APBDKaltim tahun 2004. Soal bagi-bagi dana Rp 5,4 miliar memang ramai dibicarakan. Pembagian itu dijadikan sebagai pengganti dana purnabakti yang tidak diperbolehkan diambil dari APBD. Adapun dana yang dibagi-bagikan itu berasal dari pos anggaran dana penunjang operasional DPRD Kaltim Rp 42,3miliar, dengan nilai dibagi-bagikan Rp 5,4 miliar untuk keperluan cek kesehatan dan dukungan dana lainnya, seperti perjalanan ke daearah-daearh. "Jadi tidak benar kalau dana itu sebagai tali asih. Jadi, uang yang dibagi-bagikan itu penggunaannya harus tetap dipertanggungjawabkan," ujarnya.Rusman - Tempo News Room