TEMPO Interaktif, Jakarta:Kementrian bidang politik dan keamanan berencana menggelar rapat terbatas, Kamis (17/6) terkait penangkapan Hasan Tiro dan dua pimpinan GAM lainnya oleh pemerintah Swedia. Rapat khusus itu dilaksanakan untuk menyikapi dan menindaklanjuti anstispasi masalah penegakan hukum yang dilakukan pemerintah swedia. "Rapat itu juga akan membahas soal perlu tidaknya esktradisi dilakukan," kata Menko Polkam Ad Interim Hari Sabarno seusai rapat koordinasi bidang politik dan keamanan di Jakarta, Rabu (16/6). Salah satu petinggi GAM yang tertangkap, yakni Perdana Menteri GAM Malik Mahmud merupakan warga negara Singapura. Sedangkan dua lainnya, yakni Presiden GAM Hasan Tiro dan Menteri Luar Negeri GAM Zaini Abdullah adalah warga negara Swedia.Terkait dengan permasalahan ekstradisi, khususnya dengan Singapura, membutuhkan pembicaraan bersama antara Indonesia dan Singapura. "Tentunya Singapura juga punya kepentingan yang sama karena ada warga negaranya yang sekarang sedang menjalani proses hukum di Indonesia kasus masalah peledakan bom," kata Sabarno.Pemerintah Indonesia sendiri, kata Sabarno, menyerahkan sepenuhnya proses penyidikan pada pemerintah Swedia. Meski begitu sudah ada anggota kepolisian Indonesiayang dikirimkan ke Swedia. "Kita sudah kirim (polisi) ke sana, dan tengah menunggu apakah dibenarkan ikut meriksa secara langsung untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan," kata Sabarno.Jika tidak diijinkan, polisi Indonesia di Swedia itu akan berusaha menitipkan pertanyaan pada penyidik dari Swedia. "Sebab, pemerintah Indonesia berkepetingan untuk mengorek informasi dari Hasan Tiro, Zaini Abdullah, maupun Malik Mahmud." Seperti diketahui, Selasa (15/6) waktu Swedia, Kejaksaan Distrik Stockholm dan Kepolisian Swedia telah menangkap Hasan Tiro, Malik Mahmud, dan Zaini Abdullah. Dua di antara tokoh GAM itu, yakni Malik Mahmud dan Zaini Abdullah bahkan sudah ditahan. Atas hal itu, Sabarno berpendapat, pemerintah Swedia telah melakukan langkah hukum yang tepat terhadap tiga tokoh GAM itu. "Hal itu memberikan bukti bahwa pemerintah Swedia cukup memberikan atensi serta mendukung sepenuhnya kedaulatan NKRI," kata Hari Sabarno.Yandhrie Arvian Tempo News Room