TEMPO Interaktif, Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengabulkan satu pun permohonan sengketa pemilihan umum (Pemilu) yang diajukan Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme dan Partai Persatuan Daerah (PPD). Putusan MK ini dibacakan majelis hakim yang diketua Jimly Asshiddiqie dalam sidang terbuka di Jakarta, Rabu (16/6). PNI Marhaenisme mengajukan kasus sengketa Pemilu di tujuh daerah pemilihan, salah satunya daerah pemilihan Ende-2. Permohonan untuk calon anggota DPRD Kabupaten Ende itu dinyatakan tidak diterima, karena permohonan dinilai kabur. Enam permohonan PNI Marhaenisme lainnya yang ditolak juga dinilai tidak mempunyai cukup bukti yang mendukung dalil pemohon.Sementara itu, PPD yang mengajukan tiga kasus di daerah pemilihan berbeda, diantaranya adalah permintaan penghitungan ulang perolehan suara di daerah pemilihan Kabupaten Kapuas dan Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. MK tidak menerima permohonan PPD, karena kasus itu dinilai bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. MK juga menilai tidak cukup bukti untuk daerah pemilihan Provinsi Papua untuk DPR-RI. Walau cukup bukti dan meyakinkan hakim, permohonan daerah pemilihan 1 Kabupaten Sibolga Propinsi Sumut untuk DPRD juga tidak dikabulkan, karena akan mempengaruhi perolehan kursi. Maria Ulfah - Tempo News Room