TEMPO Interaktif, Jakarta:Pengadaan helikopter jenis Mi-2 merek PLC Rostov oleh Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dibeli dengan cara penunjukan langsung kepada PT Putra Pobiangan Mandiri senilai US$ 1,25 juta. Diduga terjadi penggelembungan (mark up) pembelian heli tersebut sebesar US$ 725 ribu. Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Erry Riyana Hardjapamekas dalam siaran persnya, Kamis (10/6). Hari ini Gubernur Aceh Abdullah Puteh diperiksa KPK bersama Kepala Staf Daerah, Zaenudin, dan Bendaharawan Aceh.Mengenai boleh-tidaknya penunjukan langsung, Erry mengemukakan, "Boleh penunjukan langsung kalau barang-barang tertentu, nah itu menjadi salah satu acuan dalam penyelidikan apakah memang melanggar atau tidak." Namun Erry tidak menyebutkan jenis barang tertentu yang bisa dibeli dengan penunjukan langsung. Dia hanya mengemukakan barang tertentu itu bukan hanya barang berbahaya tapi barang yang punya spesifikasi khusus sehingga jika ditenderkan makan waktu lama dan ada syarat-syaratnya.Puteh sendiri dimintai keterangan dari pukul 8.15 WIB hingga 17.40 WIB. "Tidak ada keterangan yang bisa diungkapkan saat ini," ujar Erry. Tapi, lanjutnya, KPK masih akan memanggil beberapa pejabat yang dianggap perlu untuk dimintai keterangan, seperti Ketua DPRD Aceh Utara, Ketua DPRD Sabang Husaeni, Ketua DPRD Aceh Besar Tengku HM Amin Hasan, dan tiga kepala daerah, yaitu Bupati Aceh Besar, Aceh Utara, dan Wali Kota Sabang.Erry megungkapkan, KPK belum memutuskan apakah Puteh akan dimintai keterangan lagi. "Tapi yang akan kami lakukan adalah mengevaluasi hasil-hasil permintaan keterangan yang dilakukan hari ini," katanya. Mengenai siapa yang memberi persetujuan untuk membeli helikopter, Erry mengatakan hal itu sedang ditelaah berdasarkan hasil permintaan keterangan hari ini.Sementara itu Kuasa Hukum Abdullah Puteh, OC Kaligis, mengemukakan kliennya diperiksa khususnya untuk pengadaan heli pada tahun anggaran 2002 lalu. Menurut Kaligis, pembelian helikopter itu telah melalui pembahasan beberapa kali dengan Dewan. "Mengenai Ditda (Dasar Isian Proyek Daerah) semuanya ada, bahkan 13 kabupaten semuanya ada," katanya. Ketika ditanya apakah ada instruksi setiap daerah tingkat dua harus menyumbang Rp 700 juta untuk pembelian helikopter, Kaligis mengemukakan faktanya pembelian heli ada, pembahasannya dilakukan bertahap, dan uangnya bisa dipertanggungjawabkan baik di tingkat satu atau dua.Kaligis membantah bahwa harga helikopter itu terlalu mahal. "Kalau dibilang mahal yang mananya mahal. Bagaimana dibilang mahal kalau anti peluru. Di mana mahalnya?" tanyanya. Ia mengatakan kelayakan terbangnya sudah diperoleh dari AURI dan pembahasan sudah lama sekali dan melibatkan banyak pihak. Soal penunjukan langsung, Kaligis tidak menjelaskan secara gamblang. "Itu ada semuanya, kita ambil yang paling murah, ada lima harga," ujarnya. Menurutnya, lima perusahaan yang berbeda mengajukan penawaran, lalu diambil harga yang paling murah. Lis Yuliawati - Tempo News Room