TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Poempida Hidayatulloh, akan mengajukan hak interpelasi DPR kepada pemerintah kalau tidak ada langkah konkret penyelesaian berbagai permasalahan TKI/WNI di Malaysia. "Apabila dalam waktu dekat ini kami tidak melihat adanya respons dan tindakan nyata," ujar Poempida, Rabu, 10 Oktober 2012.
Kasus TKI di Malaysia kembali menjadi sorotan ketika Marianto Azlan, TKI asal Brondong, Lamongan, Jawa Timur, divonis hukuman mati oleh Mahkamah Tinggi Syah Alam Selangor pada 25 November 2011. Marianto Azlan didakwa terlibat pertikaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa warga negara Malaysia, Firdaus bin Kamari, pada 21 Juli 2007 di Kampung Pandan Indah, Selangor, Malaysia.
Saat ini, Marioanto ditahan di penjara Kluang, Johor Bahru. Sebelumnya, ia ditahan di penjara Sungai Buloh, Selangor, Malaysia. Menurut Poempida, kasus tersebut semakin menambah deretan panjang buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati, selain juga kasus-kasus lain yang dialami TKI/WNI di Malaysia.
"Dalam menanggapi kasus TKI/WNI di Malaysia, kami selalu menyurati kementerian terkait agar segera melakukan tindakan nyata," ujar politikus Golkar ini. Namun, realitasnya, surat-surat dari DPR tidak mendapat respons dari pemerintah RI.
SUNDARI
Berita populer:
2/3 Bintang Film Porno Jepang Jadi Pelacur
Gaji Menteri Tak Cukupi Kebutuhan Siti Fadilah
Kata Siti Fadilah Soal Uang ke Cici Tegal
FPI Tolak Wagub DKI Pimpin Lembaga Islam
Perwira Polisi Minta Maaf Setelah Curhat Soal KPK
Tagih Janji Jokowi Lewat Twitter
Berita terkait
Pemerintah Cabut Pembatasan Barang TKI, Begini Bunyi Aturannya
19 hari lalu
Sebelumnya, pemerintah membatasi barang TKI atau pekerja migran Indonesia, tetapi aturan ini sudah dicabut. Begini isi aturannya.
Baca SelengkapnyaDepartemen Imigrasi Malaysia Tangkap 130 WNI Tak Berdokumen
19 Februari 2024
Kementerian Luar Negeri mengatakan KBRI belum menerima notifikasi kekonsuleran tentang penangkapan 130 WNI di Selangor, Malaysia.
Baca SelengkapnyaKPK Periksa Anggota DPR Ribka Tjiptaning terkait Kasus Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI
2 Februari 2024
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan anggota DPR Ribka Tjiptaning diperiksa sebagai saksi.
Baca SelengkapnyaMigrant Care: Ada WNI Pulang Kampung Masih Terdaftar DPT Johor Bahru
2 Februari 2024
Migrant Care menyatakan menemukan fakta menakjubkan tentang DPT ganda. Ada pekerja migran yang sudah kembali ke Indonesia masih terdaftar dalam DPT.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI, 2 di Antaranya Pejabat Kemnaker
25 Januari 2024
Dua pejabat Kemnaker, Reyna Usman dan I Nyoman Darmanta ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 25 Januari 2024, di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaPekerja Migran di Hong Kong Komplain Pemilu 2024: Online Shop saja Tak Sekacau Ini
19 Januari 2024
Sejumlah permasalahan ditemukan dalam pelaksanaan pemilu 2024 di wilayah Hong Kong
Baca SelengkapnyaMahfud MD Janjikan Perlindungan TKI di Malaysia: Termasuk Pekerja yang Dianggap Ilegal
9 Desember 2023
Calon wakil presiden Mahfud MD menjanjikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, termasuk TKI yang dianggap ilegal.
Baca Selengkapnya2.653 Anak Pekerja Migran Indonesia di Sarawak Malaysia Ikuti Pendidikan di CLC
28 November 2023
CLC menyediakan pendidikan alternatif kepada anak-anak pekerja migran Indonesia yang berada di perkebunan di Malaysia.
Baca SelengkapnyaJadi TKI Legal, Ini Syarat dan Tahapan yang Harus Dipenuhi Pekerja Migran Indonesia
24 November 2023
Cara menjadi TKI legal di luar negeri dengan langkah-langkah dan syarat yang harus dilengkapi. Ikuti tahapan dan dokumen yang harus disiapkan.
Baca SelengkapnyaPolisi Bogor Bongkar Praktik Perusahaan TKI Ilegal, Berawal dari Laporan Warga Tegal
11 November 2023
Sudah bayar Rp 60 juta gagal jadi TKI di Jepang gara-gara visa turis ditolak di Imigrasi. Ada yang berhasil, ada banyak juga yang gagal.
Baca Selengkapnya