TEMPO Interaktif, Jakarta:Calon presiden Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merasa pengusutan kembali kasus 27 Juli terkesan dipaksakan. Ia menyayangkan pengusutan kembali kasus itu hanya mengedepankan muatan politik praktis. Saya sangat menyayangkan kalau seperti itu karena dapat menciderai demokrasi yang tengah berjalan, ucap Yudhoyono seusai menghadiri dialog terbatas dengan civitas akademika Universitas Indonesia di Jakarta, Kamis (10/6). Meski begitu, Yudhoyono mengatakan, dirinya sangat menghormati supemasi hukum. Namun, menurutnya, persoalan itu harus dituntaskan secara gamblang. Karena ada sesuatu yang dipertanyakan oleh rakyat dan saya, kenapa kasus ini kembali diungkit dalam konteks ketika saya tengah melakukan kampanye, katanya. Apalagi, Yudhoyono mengatakan, dirinya sudah pernah memberikan penjelasan atas kasus itu pada tahun 2000 dan 2001 yang lalu. Saat itu, dirinya dimintai keterangan dengan status sebagai saksi. Saya tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka, katanya. Oleh sebab itu, Yudhoyono berharap, penguasa atau pemerintah, serta polisi harus benar-benar menunjukkan pikiran-pikiran yang jernih dengan dilandasi semangat yang profesionalitas dalam mengungkapkan kasus tersebut. Kalau pengusutan kasus ini betul-betul berada dalam koridor hukum yang berlaku, itu bagus dan akan saya dukung, katanya. Seperti diketahui, peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 itu merupakan buntut dari penyerbuan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro. Saat peristiwa itu berlangsung, Yudhoyono adalah kepala staf kodam jaya. Yandhrie Arvian Tempo News Room